Angkasa Pura 2

FSPPB Tolak Pengalihan Asset PGE ke PLN

Another NewsKamis, 4 Agustus 2016
IMG02040-20160804-1414_edit

‪JAKARTA (beritatrans.com) – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak rencana Kementerian BUMN untuk mengalihkan asset PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) anak usaha dari PT Pertamina (Persero) kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah memasuki tahap lanjut.

Sekarang telah melalui proses dimulai dengan disepakatinya Memorandum Of Understanding (MOU) kedua BUMN tersebut.

Presiden FSPPB, Noviandri mengungkapkan, nantinya PGE tidak lagi di bawah manajemen Pertamina namun diambil alih PLN. Tujuan dari MOU tersebut di sinyalir adalah untuk mendukung mega proyek ambisius listrik 35 ribu megawatt.

“Paling tidak ada tiga alasan mengapa pengambilalihan PGE oleh PLN harus ditolak. Pertama, pengambilalihan PGE oleh PLN merupakan upaya untuk menyingkirkan Pertamina dari industri energi, dan sekaligus melemahkan Pertamina dalam persaingan dengan perusahaan energi lainnya,” ujar Noviandri di Kantor Pertamina Pusat, Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Sebagaimana diketahui bahwa Energy Geothermal merupakan energi masa depan yang menjadi sasaran incaran investor swasta balk nasional maupun asing.

Menurut Noviandri, perusahaan-perusahaan asing yang saat ini menjadi pesaing Pertamina di sektor energi seperti Chevron, Star Energy, dan perusahaan swasta lainnya berlomba-lomba melakukan investasi dan menguasai cadangan geothermal‬ Indonesia dalam rangka mengincar bisnis ketenagalistrikan.‬

‪”Kedua, asset Pertamina PGE akan menjadi ajang bancakan pemburu rente dengan menggunakan tangan‬ PLN,” kata Noviandri.

Noviandri beranggapan, bahwa kalau proyek pengadaaan listrik 3S ribu MW merupakan proyek‬ penjarahan keuangan negara dan pajak rakyat oleh para cukong, taipan dengan menggunakan tangan pemerintahan yang berkuasa dan memperalat BUMN PLN.

“Jadi proyek 35 ribu MW bertumpu pada penguasaan sektor swasta terhadap pembangkit listrik melalui strategi Independent Power Producer (lPP) atau dikenal dengan pembangkit listrik swasta. Cepat atau lambat asset yang berasal dari Pertamina PGE akan berpindah ke tangan swasta,” tutur Noviandri.‬

‪Ketiga, lanjut dia, pengambilalihan asset Pertamina PGE oleh PLN akan menjadi alat bagi PLN dalam menumpuk utang baru dalam rangka menambal utang lama.

Sebagaimana diketahui bahwa PLN selama ini telah dijadikan‬ ‪sandaran oleh pemerintah untuk menumpuk utang, dengan mengelembungkan asset dimana tahu‬n 2014 asset PLN senilai Rp539 triliun tiba-tiba meningkat menjadi Rp1.227 triliun,akibatnya PLN menanggung hutang yang luar biasa.
Untuk itu Noviandri mendesak, Kementerian BUMN untuk membatalkan rencana pengambil alihan PGE oleh PLN, dan lebih mengedepankan sinergi antar BUMN melalui kerjasama yang adil agar iklim investasi panas bumi menjadi lebih sehat. Sehingga mempercepat pengembangan panas bumi.

Serta meminta Presiden RI untuk segera melakukan penguatan regulasi percepatan panas bumi, terutama iklim investasi dan tarif energi panasbumi.

“Kami juga mengajak seluruh rakyat Indonesia dan Serikat Pekerja PLN bersatu untuk menolak segala bentuk liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi energi nasional,” pungkasnya. (albi)