Angkasa Pura 2

Lahan Untuk Bandara Kulon Progo Dibayar Mulai 15 Agustus 2016

BandaraSabtu, 6 Agustus 2016
30bandara kulonprogo

YOGYAKARTA (BeritaTrans.com) – Proses pembangunan bandara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA) makin jelas. Tim Pelaksana Pengadaan Tanah direncanakan mulai melakukan pembayaran ganti rugi lahan terdampak mulai 15 Agustus hingga 2 September nanti.

”Saat ini tinggal validasi, setelah itu jika Angkasa Pura siap, 15 Agustus sampai 2 September dilakukan pembayaran,” ujar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ Arie Yuriwin ketika ditemui radarjogja di Kompleks Kepatihan, kemarin.

Validasi yang dilakukan berupa pencocokan dokumen serta subjek dan objek. Arie mengatakan, dalam proses validasi tersebut nantinya juga akan terlihat berapa orang yang meminta ganti rugi berupa uang, minta ganti tanah, maupun yang meminta relokasi.

Ada sekitar 4.347 bidang tanah yang akan divalidasi. Dari perkiraannya paling banyak tetap meminta ganti uang.

”Sudah jadi miliarder kan sekarang, yang menggugat ke Pengadilan juga baru satu,” ujarnya.

Sambil proses validasi, pihaknya juga akan mencocokkan data 64 bidang tanah yang belum diklarifikasi. Menurutnya, selisih data tersebut karena ada kesalahan dalam administrasi.

Selain itu, pihaknya juga mengeluarkan addendum baru terkait appraisal untuk lahan warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) yang selama ini menolak pembangunan bandara. ”Warga WTT kan akhirnya mau diukur, ya kami ke lapangan lagi,” ujarnya.

Dalam proses pelepasan hak nanti, jelas Arie, setiap warga terdampak diminta membawa dokumen alas hak, seperti sertifikat, Letter C maupun girik. Alas hak yang diserahkan warga tersebut yang nantinya akan diserahkan ke BPN. ”Tiga puluh hari setelah itu, AP bisa mengajukan HPL (Hak Pengelolaan),” jelasnya.

Untuk proses pembayaran waktunya juga disesuaikan dengan yang pertama kali setuju saat musyawarah. Sementara, untuk lahan milik Kadipaten Pakualaman maupun pemerintah, akan dilakukan tersendiri. Tapi, waktunya tetap hingga 2 September.

Dalam proses pelepasan hak tersebut, Arie juga meminta petugas dari desa untuk ikut mencatat. Hal itu untuk menghindari ketidakcocokan data dengan desa. Untuk proses ganti rugi berupa uang, menurut Arie, akan dilakukan melalui transfer bank. ”Tidak ada transaksi tunai, semua lewat bank,” tuturnya. (lia).

loading...