Angkasa Pura 2

APBMI Minta Kegiatan Bongkar Muat Barang Mengacu Pada Juklak UU17/2008

DermagaSelasa, 9 Agustus 2016
IMG-20160809-WA0008-1-1

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) minta agar semua stake holder di pelabuhan mematuhi UU No 17 Tahun 2008 (Pelayaran) dan petunjuk pelaksanaannya dalam kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal.

Hal itu ditegaskan Sekjen DPP APBMI Oggy Hargiyanto sehubungan masih adanya Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di beberapa daerah resah karena kegiatan bongkar muat dilakukan oleh non PBM.

Bincang Bincang dengan BeritaTrans.com dan tabloid mingguan Berita Trans Selasa (9/8/2016), Oggy mengatakan turunan atau juklak UU No 17/208 mengenai bongkar muat tercantum dalam PP 20 Tahun 2010, tentang angkutan di perairan, PP60 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal serta PP61 Tahun 2009 tentang ke Pelabuhanan.

Oggy mengatakan baik Peraturan Pemerintah (PP) , Peraturan Menteri Perhubungan (PM) semuanya tegas mengatakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke Kapal hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk itu.

Dengan demikian, tambah Oggy, kalau Badan Usaha Pelabuhan (BUP) mau melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal harus membentuk badan usaha yang didirikan untuk kegiatan bongkar muat. (wilam)

loading...
Terbaru
Terpopuler
Terkomentari