Angkasa Pura 2

Penerbangan Indonesia Masuk Kategori I, Momentum Tepat Ambilalih FIR Dari Singapura

Bandara KokpitSabtu, 13 Agustus 2016
Juwono Kolboen IAAW

JAKARTA (Beritatrans.com) – Indonesia sudah masuk kategori I dalam hal penerbangan sesuai hasil audit Federal Aviation Administration (FAA), otoritas penerbangan sipil Amerika Serikat (AS). Imlikasinya, maskapai penerbangan nasional sudah bias masuk dan melayani penerbangan ke AS.

“Ini momentum yang baik menegakkan kembali kedaulatan udara Indonesia. Indonesia harus segera mengambilalih pengelolaan Flight Information Region (FIR) beberapa wilayah barat Indonesia dari Singapura. Pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan harus bertindak cepat melakuan semua itu,” kata Juwono Kolbioen, Wakil Presiden Indonesia Aviation and Aerospace Watch/IAAW dalam perbincangan dengan pers di Pusdirga, Buperta Cibubur, Jakarta, Sabtu (13/8/2016).

Menurutnya, Presiden Jokowi sudah mengintruksikan agar Indonesia melalui Kementerian Perhubungan bisa segera mengambilalih pengelolaan FIR khususnya di wilayah udara seperti Kepulauan Riau, Natuna dan lainnya.

“Pengelolaan dan penguasaan wilayah undara Indonesia menjadi bagian dari kedaulatan wilayah udara RI. Kalau kedaulatan darat dan laut sudah ada, mengapa kedaulatan wilayah udara belum sepenuhnya di tangan NKRI,” tanya Juwono.

Presiden Jokowi sudah menegaskan, Indonesia harus bisa mengambilalih FIR yang selama ini dikuasai Singapura. Tapi pengambilalihan FIR ini harus menjadi keputusan politik pemerintah dan tak bisa hanya dilakukan sepihak.

“Institusi pemerintah, seperti Kementerian Perhubangan, Kementerian Pertahanan dan lainnya tidak bisa melakukan aksi secara mandiri. “Butuh koordinasi dan sinergi untuk mempercepat pengambilalihan FIR di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna tersebut,” sebut Juwono.

“Pemerintah dan DPR khususnya Komisi I perlu segera membentuk Panitia Ad Hoc untuk melakukan aksi dan secepatnya mengambialih pengelolaan FIR dari tangan Singapura. Ini amanat UU dan wilayah udara menjadi bagian kedaulatan NKRI Jadi, tidak bisa diserahkan pada Negara lain,” kilah Juwono.

Lakukan Tiga Hal

Indonesia sekarang berburu dengan waktu. Pengambilaihan FIR sudha mendesak dilakukan, karena terkait amanat UUD 1945 dan keutuhan dan kedaulatan NKRI. Yang pasti, banyak mudharatnya jika FIR tetap dikuasai Negara asing.

“Padahal, wilayah Kepri dan Natuna itu ibarat beranda Indoneia di mata dunia. Tak dibayangkan, apa jadinya jika teras rumah kita dikontrol dan diawasi orang lain,” begitu kira-kira contoh mudahnya.

Menurut Juwono, ada tiga hal penting yang perlu dilakukan secepatnya. Pertama, mengatasi hal ini sesungguhnya tidak dapat dilakukan dengan mengadakan pokja, seminar, ataupun dengan menyampaikan atau mempublikasikan berbagai pernyataan pejabat, dan berbagai hal lain yang sifatnya hanya sekedar menyampaikan gagasan-gagasan ataupun saran pendapat.

Kedua, papar Juwono, persiapan tentunya harus dilakukan secara comprehensive integrated. Dalam arti, proses ini seharusnya melibatkan seluruh institusi terkait termasuk TNI. Selama ini persiapan yang dilakukan titik beratnya adalah pada Kementrian Perhubungan saja.

Ketiga, tambah Juwono, adalah upaya yang dilakukan harus menjadi gerakan nasional terpadu. Untuk itu, seluruh masyarakat Indonesia harus paham dan tergugah semangatnya untuk memperjuangkan dan mempertahankan kedaulatan NKRI sebagaimana yang diamanatkan pada UUD 1945.(helmi)

loading...