Angkasa Pura 2

INSA Dukung Rencana Pemerintah Bangun Kembali Narasi Kemaritiman Bung Karno

DermagaSelasa, 16 Agustus 2016
Johnson_INSA_edit

JAKARTA (beritatrans.com) – Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Johnson W Sutjipto mengatakan bahwa rencana Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk membangun kembali narasi kemaritiman Presiden RI Pertama Ir. Soekarno, merupakan langkah yang sangat tepat.

“INSA sangat mendukung program kemaritiman Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang hendak membangun kembali kejayaan maritim masa lalu yang pernah dinarasikan ketika Presiden Soekarno berkuasa, namun sempat terhenti di era pemerintahan setelahnya,” kata Johnson kepada beritatrans.com dan Tabloid Mingguan Berita Trans di Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Menurut Johnson program Tol Laut dan Poros Maritim Dunia merupakan salah satu implementasi dari cita-cita pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun menurutunya masih ada beberapa catatan dan masukan dari INSA sebagai wadah para pelaku usaha di bidang kemaritiman.

Menurutnya, saat ini harga bahan pokok di daerah perkotaan di mana terdapat pelabuhan lautnya, baik Indonesia Barat maupun Indonesia Timur, relatif sudah setara dengan harga di Pulau Jawa.

Hanya saja, kata dia, akses ke daerah pedalamannya masih kurang bagus, bahkan tidak ada kapal feeder yang melayani pulau-pulau kecil. Sehingga menyebabkan disparitas harga bahan pokok antara daerah perkotaan yang terdapat pelabuhan dengan pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman menjadi lebih mahal.

“Sehingga kami sangat mendukung jika pemerintah dapat menyiapkan kapal dan memberikan subsidi atas pengoperasian kapal feeder,” kata Johnson.

Menurut Johnson, setidaknya ada tujuh daerah yang masih perlu pemerintah perhatikan yaitu Kepulauan Riau, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Bangka, dan Belitung.

“Program ini sebenarnya sudah berjalan, yang diberi nama keperintisan,” katanya.

Johnson juga berharap rute-rute kapal tol laut tidak bersinggungan dengan rute kapal komersial. Menurutnya rute tol laut akan memberi manfaat yang lebih besar jika masuk ke jalur feeder yang belum dijangkau oleh kapal swasta atau kapal komersial.

Kapal swasta atau komersial mengunakan BBM keekonomian atau BBM non subsidi dengan kapasitas angkut yang lebih besar. Sehingga kapal-kapal swasta hanya dapat masuk ke pelabuhan sedang dan besar. Akibatnya, kapal swasta atau komersial tidak akan sanggup melayani feeder ke pulau-pulau kecil atau jalur perintis.

“Disinilah pemerintah harus hadir dan berperan melalui program tol laut dengan subsidi baik BBM maupun biaya operasionalnya,” kata Johnson. (aliy)

loading...