Angkasa Pura 2

Dirjen Hubdat: Justru Untuk Melindungi Pengemudi & Penumpang Angkutan Umum Online

KoridorSelasa, 23 Agustus 2016
dirjen hubdat 1

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan No 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek justru bertujuan untuk melindugi pengemudi dan pengguna jasa.

“Publik semestinya melihat bahwa Permen itu justru untuk memproteksi pengemudi dan penumpang angkutan umum berbasis online. Tidak ada kepentingan besar untuk melindungi pengusaha. Bahwa kami melindungi dunia usaha itu pasti karena juga merupakan kewajiban pemerintah. Namun prioritas utama justru melindungi pengemudi dan publik pengguna jasa,” tegas Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Pudji Hartanto.

Kepada BeritaTrans.com dan tabloid mingguan BeritaTrans, Selasa (23/8/2016), dirjen mengemukakan karena aspek kepentingan pengemudi dan penumpang itu maka kendaraan diwajibkan kir sebagai salah satu jaminan keselamatan.

Plat nomor polisi kendaraan tetap hitam agar privasi tidak terganggu. Meski demikian, kendaraan diwajibkan balik nama ke perusahaan atau koperasi dengan masa transisi satu tahun. “Tidak perlu memiliki pool. Yang penting ada garasi. Demikian halnya dengan bengkel,,dapat memanfaatkan bengkel yang ada,” tuturnya.

Sedangkan pengemudinya harus memiliki SIM A Umum, dia menuturkan karena tanggung jawab membawa penumpang dan berbayar. Dengan memiliki SIM A Umum maka pengemudi memiliki keterampilan untuk membawa angkutan umum.

“Sopir taksi konvensional juga diwajibkan memiliki SIM A Umum. Mereka ditindak tegas oleh kepolisian bila diketahui tidak memiliki SIM A Umum,” cetusnya.

Dia menegasksn selama masa sosialisasi maka tidak ada penindakan hukum terhadap angkutan umum berbasis online. (awe).