Angkasa Pura 2

Daeng: Jangan Sandarkan Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pada Utang Luar Negeri

Ekonomi & BisnisRabu, 24 Agustus 2016
Salamudin-daeng

JAKARTA (Beritatrans.com) – Haluan pemerintahan Jokowi yang menyandarkan pembangunan ekonomi pada utang luar negeri dan investasi asing untuk merealisasikan ambisinya dalam proyek infrastruktur harus dikaji ulang.

“Jangan sampai ambisi itu justru akan menyengsarakan rakyat di masa depan,” kata Salamuddin Daeng, Direktur Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK) di Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Jika kebijakan itu dilanjutkan secara membabi buta, lanjut Daeng, sudah pasti akan semakin menambah beban neraca eksternal Indonesia.

“Seluruh infrastruktur yang mereka bangun akan dibayar dengan keringat rakyat dengan sewa yang sudah pasti akan meningkat dari waktu ke waktu,” papar Daeng.

Seperti diketahui, sampai tahun 2019 mendatang Pemerintahan Jokowi-JK akan membangun infrastruktur yang luar biasa. Semua fasilitas infrastruktur pelayanan umum akan dibangun Jokowi dengan dana dari APBN.

Misalnya, jaln tol Trans Jawa, Jalan Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, bahkan jaringan rel KA di Kalimantan, Sulawesi sampai Papua akan dibangun secara berkelanjutan.

“Jika faktannya APBN sekarang sudah defisit, dari mana proyek itu akan dibangun kalau bukan utang. Sementara, utang Indonesia sudah menumpuk luar biasa,” sebut Daeng saat dikonfirmasi beritatrans.com.

Menurutnya, bangsa dan rakyat Indonesia akan menjadi obyek penjarahan dari lembaga keuangan internasional dan negara negara maju.

Defisit Neraca Berjalan

Berdasarkan data BI, menurut Daeang, utang luar negeri pemerintah hingga semester I 2016  mencapai Rp2142,40 triliun. Utang luar negeri swasta mencapai Rp2228,74 triliun.

“Dengan demikian total utang luar negeri mencapai Rp4.371,15 triliun,” papar Daeng.

Jika pemerintahan ini terus berlanjut maka defisit neraca eksternal Indonesia akan terus mengalami pembengkakan. Defisit neraca pendapatan primer dapat mencapai -30,361 miliar US dolar, atau senilai Rp409,88 triliun.

“Ini adalah nilai terbesar yang harus rakyat Indonesia bayarkan kepada orang orang asing akibat kesalahan pengelolaan ekonomi negara,” tegas Daeng.(helmi) ¬†

loading...