Angkasa Pura 2

KPK Sita Apartemen dan Mobil Rohadi, Terkait Kasus Saiful Jamil Di PN Jakarta Utara

KoridorFriday, 26 August 2016

JAKARTA (Beritatrans.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen usai menggeledah sejumlah aset yang dimiliki Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, yang juga tersangka kasus suap dan gratifikasi pengurusan perkara di PN Jakut.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menyebutkan, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Kamis 25 Agustus 2016.

“Penggeledahan dilakukan kemarin sejak pukul empat sore dan telah berakhir sampai tengah malam, dari hasil penggeledahan penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik,” papar Priharsa di Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Selain di Indramayu, lanjut dia, penggeledahan juga dilakukan di sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakut. Dari apartemen itu, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan satu unit mobil Toyota Yaris bernomor polisi E 1319 PV.

Penggeledan dilakukan antara lain di rumah pribadi Rohadi atau orangtuanya di Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Indramayu. Lalu suatu rumah di Desa Cikedung, dan Desa Lunggadung, rumah tinggal di Tarik Kolot, Kecamatan Cikedung, serta Kantor Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu.

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Rohadi, kakak Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah serta dua pengacara Saipul Jamil bernama Berthanatalia dan Kasman Sangaji sebagai tersangka. Mereka disangka mengatur perkara pelecehan seksual anak dilakukan Saipul Jamil.

Seperti dilansir laman okezone,com, Samsul, Bertha dan Kasman diduga memberikan uang sebesar Rp250 juta kepada Rohadi lewat Bertha. Uang itu diduga untuk mempengaruhi vonis Bang Ipul di PN Jakut.

Rohadi selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Bertha, Kasman dan Samsul selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (helmi/okz)