JAKARTA (beritatrans.com) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, keheranannya adanya polemik dari penugasan PT PLN (Persero) untuk mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).?Direktur Panasbumi, Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak mengatakan, bila ditelisik terhadap bisnis PGE tersebut sangat jelas yakni anak usaha PT Pertamina (Persero) itu lebih kepada eksplorasi panasbumi, sedangkan PLN fokus pada penyediaan listrik ke konsumen bukan terfokus untuk mencari sumber energi bagi bahan baku pembangkit listrik.?"Dilihat dari bisnis saja sudah berbeda. Bisnis Pertamina itu eksplorasi dan terbiasa dengan risiko, hal berbeda dengan PLN di hilir," kata Yunus di Jakarta, Rabu (31/8/2016).Kalaupun ada perdebatan terkait rencana akuisisi tersebut, ungkap Yunus, hal tersebut berkaitan dengan masa depan pengembangan panasbumi, apalagi setiap tahun para operator memiliki budget ?dan rencana kerja dalam mengembangkan Wilayah Kerja Panasbumi (WKP). Pihaknya mempertanyakan apakah proses akuisisi itu bisa membuat rencana kerja pengembangan panasbumi bisa dipertahankan."Apakah akuisisi tetap membuat adanya rencana kerja yang disiapkan misalnya 12 lubang sumur panasbumi tetap dialokasikan? Nah ini kan jadi perdebatan," tutur Yunus.?Meskipun demikian, pihaknya menyerahkan semua keputusan kepada masing-masing perusahaan. Di samping itu keputusan terkait rencana tersebut kewenangannya berada langsung di Kementerian BUMN."Kesimpulannya ada di korporat dan itu di bawah Kementerian BUMN. Posisi kami sifatnya adalah terus mendorong pengembangan panasbumi," ucap Yunus.Sementara itu, Presidium Solidaritas untuk Pergerakan Aktivis Indonesia (Suropati), Aditya Iskandar mengungkapkan, belum adanya kajian yang jelas atau riset mengenai Geothermal. Padahal PLN sendiri memiliki anak usaha yang bergerak dibidang Geothermal."Jadi tidak ada urusan menambah daya. Tugas PLN harusnya fokus ke 35 ribu MW. Saya curigai ada motif di balik itu. Kebijakan Rini Soemarno (Menteri BUMN) yang cenderung ke asing. Mereka ambil pendanaan dari asing. Program 35 ribu MW itu saja banyak asing," tutur Aditya. (albi)