Angkasa Pura 2

Pemerintah Diminta Jangan Berlebihan Mengakomodasi Keinginan Taksi Online

KoridorJumat, 2 September 2016
Taksi_Online

JAKARTA (beritatrans.com) – Akhir-akhir ini, pemerintah berupaya ingin memenuhi keinginan layanan taksi aplikasi atau taksi on line. Pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan harus kembali konsentrasi pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah dibuat.

“Waktu tiga tahun ke depan, cukup singkat untuk merealisasikannya,” kata pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setjiowarno, Jumat (2/9/2016).

Djoko melihat, meski sudah diterbitkan PM 32 Tahun 2016 untuk mewadahi taksi online, namun masih ada penolakan, misalnya kendaraan tidak mau di KIR, sopir tidak mau pakai SIM A Umum, dan sebagainya.

Djoko khawatir, jika pemerintah terlalu sibuk memikirkan taksi online, bisa-bisa program transportasi umum gagal dan tidak sesuai harapan.

“Sesungguhnya, taksi on line ini akan membuyarkan harapan atau keinginan Presiden Joko Widodo yang sudah memasukkan program transportasi umum dalam RPJM Nasional 2015-2019. Dan hakikatnya, taksi aplikasi bertentangan dengan program transportasi umum. Bahkan di beberapa negara sudah ditolak,” katanya.

Menurut Djoko, pada prinsipnya bukan soal mudah dan murah, namun apakah ada jaminan keselamatan dan keamanan bagi penumpang oleh pengelolanya.

“Jika tidak ada jaminan keamanan, pemerintah tidak perlu terlalu berlebihan mengakomodir keinginan taksi online yang sebenarnya akan merusak tatanan transportasi di daerah yang sedang dibangun sekarang,” katanya. (aliy)

loading...
Terbaru
Terpopuler
Terkomentari