Angkasa Pura 2

Ditjen Hubud Sosialisasikan 4 Peraturan Menteri Perhubungan

BandaraRabu, 7 September 2016

JAKARTA (beritatrans.com) – Direktorat Jenderal Perhubungaaan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan menyosialisasikan S Peraturan Menteri (PM) sektor penerbangan di Makassar, Rabu – Kamis (7-8/9/2016).

Kepala Bagian Kerjasama dan Humas Ditjen Hubud Agoes Soebagio melalui keterangan tertulisnya yang diterima beritatrans.com dan Tabloid Mingguan Berita Trans menyebutkan bahwa keempat PM yang disosialisasikan tersebut adalah PM 87 tahun 2016 tentang Tata cara dan Prosedur Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara dan Persetujuan Pengembangan Bandara (IMBBU). Kemudian PM 90 tahun 2016 tentang Perubahan Atas PM nomor 127 tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. Peraturan Menteri yang ketiga adalah PM 61 tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara. Dan yang ke empat PM 59 tahun 2016 tentang Sertifikasi Stasiun Penerbangan Di Pesawat Udara.

Agoes menjelaskan, PM 87 tahun 2016 pada dasarnya berisi tentang tujuan, kewajiban dan sanksi bagi para pemegang izin pendirian dan pengembangan bandara.

“Tujuan adanya IMBBU adalah untuk mewujudkan tersedianya bangunan bandar udara yang menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan serta pelestarian lingkungan hidup bandar udara. Mewujudkan tertib pembangunan bandar udara. Dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan bandar udara,” kata Agoes.

Kemudian PM 90 Tahun 2016 tentang program keamanan penerbangan nasional (PKPN) adalah dokumen tertulis yang memuat peraturan, prosedur dan langkah-langkah pengamanan yang diambil untuk melindungi penerbangan dari tindakan melawan hukum.

Peraturan ini dibuat berdasarkan Annex 17 part 3.1.1 Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ ICAO) yaitu: Contracting State shall establish and implement a written national civil Aviation security programme to safeguard civil aviation operations against acts of unlawful interference, through regulations, practices and procedures which take into account the safety, regularity and efficiency of flights.

“Setiap negara anggota harus menetapkan dan menerapkan program keamanan penerbangan nasional,” ujanrnya.

Sedangkan PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara adalah suatu rangkaian kegiatan di bidang penerbangan sipil Internasional yang menyangkut urusan kelancaran penyelesaian bagi perjalanan pesawat, crew, penumpang beserta barang bawaannya, dan bagasi, kargo dan pos serta dokumen di bandar udara internasional.

Tujuan peraturan ini adalah untuk harmonisasi peraturan perundangan Custom, Immigration and Quarantine (CIQ) dengan kewajiban dan rekomendasi dalam Annex 9 ICAO.

“Untuk itu dibentuklah Komite Nasional Fasilitasi Udara (Komnasfal Udara) yang diketuai oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan masa tugasnya selama 3 tahun,” tutur Agoes.

Sementara PM 59 Tahun 2016 merupakan tindak lanjut temuan ICAO USOAP (Universal Safety Oversight Audit Programme) LEG CE-1 – PQ 1.053. Yaitu, “Law No. 1 Year 2009 provides authority for the issuance, suspension, restriction and revocation of aviation document”.

“Aturan ini dibuat untuk menciptakan akurasi, keteraturan dan efisien pelayanan telekomunikasi bergerak antar stasiun pesawat udara,” ujarnya. (aliy)