Angkasa Pura 2

Kemenhub-DPR Sepakati Pagu Anggaran 2017 Ini Perinciannya

IMG-20160825-WA024

JAKARTA (Beritatrans.com) – Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan sudah dibahas dan disepakati bersama Pemerintah dan DPR mengenai RAPBN Tahun 2017 pada Rapat Kerja pada Tanggal 19 Juli 2016 dan Rapat Dengar Pendapat pada Tanggal 25 Juli 2016.

Ditjen Perkeretaapian Kemenhub tercatat mendapatkan alokasi anggaran terbesar yaitu Rp18,01 triliun. Sementara, BPTJ menerima alokasi anggaran paling kecil, sebesar Rp0,120 triliun.

“Kementerian Perhubungan dengan Komisi V DPR-RI telah menyepakati pagu anggaran sebesar Rp 50,512 triliun,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR-RI Farry Jemy Francis dihadiri Menhub Budi Karya Sumadi bersama pejabat eselon I, II Kementerian Perhubungan.

Kendati begitu, papar Menhub Budi Karya, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-635/MK.02/2016 Tanggal 5 Agustus 2016 Tentang Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran K/L TA 2017 ditetapkan bahwa Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2017 dilakukan penghematan atau pemotongan sebesar Rp1,780 triliun.

Jadi, anggaran untuk Kementerian Perhubungan tahun 2016 menjadi sebesar Rp48,732 triliun dengan Rincian menurut Unit Kerja Eselon I diusulkan sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal Rp.0,526 Triliun
2. Inspektorat Jenderal Rp. 0,090 Triliun
3. Ditjen Perhubungan Darat Rp. 4,522 Triliun
4. Ditjen Perhubungan Laut Rp. 11,662 Triliun
5. Dirjen Perhubungan Udara Rp. 9,306 Triliun
6. Ditjen Perkeretaapian Rp. 18,031 Triliun
7. Badan Litbang Rp. 0,124 Triliun
8. Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp. 4,347 Triliun
9. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp. 0,120 Triliun

Dari total pagu anggaran sebesar Rp48,732 triliun tersebut, Kementerian Perhubungan membagi dalam 4 (empat) fokus prioritas program/kegiatan Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, dengan pagu sebesar ± Rp. 6,52 Triliun (13,38%);
2. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, dengan pagu sebesar ± Rp. 21,13 Triliun (43,37%);
3. Peningkatan kualitas layanan umum transportasi, dengan pagu sebesar ± Rp. 12,47 Triliun (25,59%);
4. Penyelenggaraan tata kelola, regulasi dan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan pagu sekitar Rp. 8,60 triliun (17,66%). (helmi)

loading...