Angkasa Pura 2

KPPU Tuding Yamaha & Honda Bersekongkol Praktik Kartel

Ekonomi & Bisnis OtomotifRabu, 7 September 2016
motor honda

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersikukuh menuding PT Yamaha Motor Manufacturing Indonesia dan PT Astra Honda Motor bersekongkol melakukan praktik pengaturan harga bersama dan melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kenaikan harga yang tidak wajar sepanjang 2014 dijadikan KPPU sebagai indikatornya. Kedua pabrikan motor asal Jepang itu disebut KPPU menaikkan harga sepeda motor dengan kapasitas mesin 110 cc hingga 125 cc sebanyak tiga kali dalam satu tahun.

Sepanjang periode tersebut, kedua merek sepakat menaikkan harga berkisar Rp400 ribu hingga Rp600 ribu dalam waktu yang bersamaan.

Anggota Tim Investigasi KPPU, Helmi Nurjamil mengatakan, kenaikan harga tiga kali dalam satu tahun merupakan kondisi yang tidak wajar. Pasalnya, kenaikan biaya produksi tetap (fixed cost) di dalam periode tersebut tidak lebih dari satu kali setahun.

“Kami menganggap harga naik tiga kali dalam setahun itu sangat tak wajar. Apalagi kenaikannya juga tidak dalam momentum khusus,” ujar Helmi seperti dirilis cnnindonesia, Selasa (6/9/2016).

Ia menganggap, alasan peningkatan harga yang wajar seharusnya dikarenakan oleh peningkatan ongkos produksi. Jika ongkos produksi didominasi oleh komponen impor, maka rasionalisasi peningkatan harga bisa jadi disebabkan oleh fluktuasi kurs.

Namun, menurutnya, hal ini tak berlaku di industri sepeda motor. Pasalnya, 85 persen komponen produksi merupakan Tingkat Kadungan Dalam Negeri (TKDN), sehingga perubahan nilai tukar mata uang bukanlah faktor signifikan.

“Maka dari itu, seharusnya faktor produksi yang mendukung kenaikan harga adalah kenaikan upah pekerja serta inflasi. Tapi upah pekerja hanya naik sekali setahun dan tak ada gejolak ekonomi yang amat sangat di tahun itu,” ungkap Helmi.

Meski demikian, KPPU juga masih melihat hubungan antara peningkatan harga dengan ongkos produksi yang berubah-ubah (variable cost), seperti biaya iklan dan promosi. Jika memang variable cost tidak meningkat lebih besar dibanding fixed cost, maka kenaikan harga terbilang tidak wajar.

“Kami tetap sesuai dugaan sebelumnya, bahwa indikasi kenaikan ini ada permainan. Kedua merek ini adalah pemain besar pasar motor matic. Jika kedua pemain menguasai pangsa pasar lebih dari 50 persen, maka konsumen bisa punya pola pikir kalau kenaikan harga ini adalah sesuatu yang wajar,” jelasnya.

Menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) sepanjang tahun 2015, Honda masih memimpin di pasar matic dengan pangsa pasar 76,9 persen. Sementara itu, Yamaha menempati posisi kedua dengan raihan 16,73 persen. Sehingga, gabungan keduanya mengambil pangsa pasar 93,63 persen penjualan matic nasional.

Sementara itu, Ketua Umum AISI, Gunadi Sindhuwinata mengatakan, kenaikan harga sepeda motor memang terjadi setiap tahun karena ada perubahan di dalam biaya produksi. Namun, setiap produsen punya cara masing-masing dalam melakukan peningkatan harga.

Menurutnya, ada produsen yang melakukan kenaikan harga sekali setahun, ada juga yang melakukannya secara bertahap dalam satu tahun. Jika dihitung secara tahunan (year-on-year), kedua sistem seharusnya menghasilkan angka kenaikan harga yang sama.

Strategi penerapan kenaikan harga ini, lanjut Gunadi, sangat penting mengingat persaingan di pasar motor matic sangat ketat.

“Tapi memang kenaikan harga itu tidak bisa langsung dilakukan sekali, nanti pasar bisa habis. Makanya kenaikan itu dibagi-bagi, secara bertahap dilakukan penyesuaian. Strategi ini penting karena harga adalah salah satu faktor utama masyarakat dalam membeli motor,” jelasnya.

HONDA: TIDAK BENAR
Ahmad Muhibbuddin, Deputy Head of Corporate Communication AHM menegaskan, tuduhan kartel yang dialamatkan KPPU ke AHM tidak benar. Kendati demikian, perusahaan menghormati proses hukum yang berlangsung di KPPU.

“Kami akan menggunakan hak-hak kami sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku untuk membuktikan hal yang disangkakan kepada kami tidak benar,” ujar Ahmad Muhibbuddin melalui pesan singkat, Rabu (20/7).

YAMAHA MEMBANTAH
Sebelumnya, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YMMI) membantah tudingan yang dilontarkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa perusahaannya melakukan pengaturan harga dalam menjual sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC di Indonesia. Tak hanya kepada YMMI, tudingan itu juga dilontarkan kepada perusahaan otomotif raksasa lainnya PT Astra Honda Motor (AHM).

“Kami baru mendalami dulu Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) nya, tanggapan kami ya kami pelajari dulu LDP itu. Namun yang perlu ditegaskan poinnya jelas, yaitu Yamaha tidak melakukan kartel seperti yang dituduhkan KPPU,” ujar Asisten General Manager PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing M. Masykur, Selasa (19/7). (ags)