JAKARTA (Beritatrans.com) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (7/9/2016) menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 Kementerian Perhubungan dengan tema "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah.Menhub Budi menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan umum di bidang transportasi mempunyai peran strategis dalam rangka pemerataan pembangunan antar wilayah dengan menitikberatkan pada wilayah timur, daerah tertinggal, kawasan perbatasan. "Selain itu juga membangun pulau-pulau kecil dan daerah terpencil sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi, menambah kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah," kata Menhub Budi Karya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017, Kementerian Perhubungan menetapkan kebijakan pembangunan sektor perhubungan yaitu pertama, melanjutkan pemberian jaminan serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan amanah UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan.Selain itu, Kemenhub juga akan melanjutkan peningkatan kapasitas layanan transportasi umum dan kedua, meningkatkan konektivitas transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian serta pengembangan transportasi antarmoda dengan tetap berpegang pada amanah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Menhub Budi juga menyoroti rencana peningkatan kualitas personil di bidang transportasi baik di pusat, daerah maupun operator melalui pendidikan singkat dan pendidikan berstrata di sekolah-sekolah yang ada di Kementerian Perhubungan, yaitu STTD, STIP, STPI dan lainnya. Terkait rencana pengambilaihan terminal type A dan jembatan tibang, Menhub Budi menyampaikan bahwa hal ini akan dilakukan secara bertahap. Untuk secara bertahap mengambil alih pengelolaan operasional terminal type A dan jembatan timbang di seluruh wilayah Indonesia termasuk pembinaan SDM-nya, ujar Budi.Menhub Budi menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan juga telah menetapkan target dan prioritas pembangunan dalam RAPBN Tahun 2017 antara lain sebagai berikut:1.Penyelesaian Proyek KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan);2.Penyelesaian kegiatan kontrak tahun jamak (Multiyears Contract Project) baik yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan maupun dalam proses pengusulan;3.Pemberian jaminan dan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi;4.Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;5.Peningkatan kualitas pelayanan transportasi;6.Mengefektifkan beroperasinya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ);7.Dukungan transportasi dalam rangka konektivitas terhadap Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/ KSPN, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri serta Kawasan Tertinggal, Terdalam dan Perbatasan Negara);8.Pelayanan keperintisan angkutan jalan, penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan angkutan perkeretaapian termasuk subsidi angkutan ternak dan subsidi angkutan barang dalam rangka tol laut;9.Pengelolaan 143 terminal tipe A dan 123 jembatan timbang di seluruh Indonesia termasuk pegawainya sebagai pelaksanaan amanah UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;10.Peningkatan hubungan dan kerjasama internasional dalam rangka memantapkan posisi Indonesia dalam Organisasi Transportasi Internasional seperti IMO dan ICAO. Indonesia akan menjadi Tuan Rumah penyelenggaraan sidang dan pertemuan internasional : ASEM Transport Minister Meeting, EURASIA Expert Group, Indonesia-Australia Transport Safety and Security Forum dan Pertemuan BIMP-EAGA ke 12.(helmi)