Angkasa Pura 2

Umar Aris: Jangan Terlalu Cepat Ubah Peraturan

BandaraRabu, 7 September 2016
Umar Aris

JAKARTA (beritatrans.com) – Peraturan perundang-undangan bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Karena peraturan perundangan tersebut dilahirkan pada situasi dan kondisi pada saat itu. Namun demikian, jangan terlalu cepat membuat peraturan yang baru. Lebih baik aturan yang ada dilaksanakan, kalau ada kekurangan bisa disempurnakan atau ditambah.

Demikian pokok pikiran sambutan Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Umar Aris melalui keterangan tertulis yang diterima beritatrans.com dan Tabloid Mingguan Berita Trans di Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Umar Aris menyampaikan hal itu dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Makassar.

Umar Aris mengatakan bahwa di zaman transparansi informasi seperti saat ini, sosialisasi sangat diperlukan.

“Sosialisasi saat ini bukan hanya satu arah namun harus dua arah. Umpan balik dan masukan dari peserta sosialisasi yang merupakan pelaksana di lapangan sangat berguna untuk evaluasi. Apakah ditataran regulasi atau ditataran implementasinya yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan Sri Lestari Rahayu mengatakan bahwa sejak diundangkannya UU No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, telah dibuat 191 Peraturan Menteri Perhubungan sebagai bentuk penjabaran dari UU tersebut.

“Tidak semuanya Peraturan Menteri tersebut aturan baru. Sebagian besar adalah deregulasi peraturan untuk mendukung paket kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan Pemerintah,” ujarnya. (aliy)