Angkasa Pura 2

Bilang Reklamasi Pulau G Tak Bermasalah, Luhut Dituding Mihak Pengembang

Kelautan & PerikananKamis, 8 September 2016
Luhut_Pandjaitan

JAKARTA (beritatrans.com) – Tegaskan Reklamasi Pulau G Tak Bermasalah, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan memperjelas keberpihakannya pada pengembang.

Demikian pernyataan tertulis dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang diterima beritatrans.com dan Tabloid Mingguan Berita Trans di Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari KNTI, Walhi, LBH Jakarta, Solidaritas Permpuan, ICEL, Kiara, dan YLBHI menilai pernyataan Menko Luhut tentang reklamasi pulau G adalah bukti nyata keberpihakannya pada pengembang.

Kesimpulan Menko Luhut bahwa reklamasi Pulau G tak bermasalah hanya berdasarkan diskusi dengan PT PLN dan pengembang. Sedangkan persoalan kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap sumber kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir, perempuan dan laki-laki, tidak menjadi pertimbangan.

Hasil kajian yang selama ini diklaim sebagai basis pengambilan keputusan oleh Kemenko Maritim hingga kini pun tidak bisa diakses oleh masyarakat.

Padahal Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mengeluarkan surat rekomendasi penanganan reklamasi Pulau G. Dalam surat tersebut, KKP secara tegas merekomendasikan agar reklamasi Pulau G dihentikan.

Tak hanya itu, nelayan Teluk Jakarta telah membuktikan sejumlah masalah dalam reklamasi Pulau G di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sehingga hakim pun dalam putusannya memerintahkan penghentian reklamasi pulau G.

Sikap Menko Luhut ini merupakan pembangkangan atas putusan PTUN Jakarta. Sikap ini tidak pantas apalagi Luhut sebagai mantan Menkopolhukam, sikap yang menunjukan kemunduran demokrasi dengan tidak menghargai lembaga yudikatif.

Selain itu Menko Luhut seolah mengabaikan kajian lingkungan dan sosial yang selama ini telah dilakukan sejak dulu, termasuk diantaranya kajian ketidaklayakan lingkungan hidup yang dikeluarkan Menteri LH.

Dalam kajian tersebut menunjukan potensi kerugian kerusakan yang diakibatkan proyek reklamasi akan sangat besar. Untuk itu, pernyataan mengenai keberadaan proyek reklamasi tidak bermasalah patut dipersoalkan dan Kemenko Maritim harus sesegera mungkin membuka kajian-kajian yang telah dilakukan selama ini. (aliy)