Angkasa Pura 2

120 Jamaah Haji Segera Dideportasi Dari Arab Saudi

Another News KokpitMinggu, 11 September 2016
160904072925_jemaah_haji_tertipu_di_filipina_2_640x360_kemenluri_nocredit

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Sedikitnya 120 orang dari 229 WNI yang ditangkap aparat Arab Saudi di Mekah pada Rabu (7/9) akan dideportasi setelah diketahui mereka menggunakan visa umrah untuk berhaji.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan 120 dari 229 WNI telah menjalani proses pengambilan sidik jari.
“Setelah itu, mereka bisa dideportasi,” kata Lalu kepada BBC Indonesia.

Dari informasi yang diperoleh dari pemerintah Arab Saudi, ke-120 WNI tersebut memakai visa umrah untuk mengunjungi Arab Saudi. Saat masa berkunjung habis, mereka tidak langsung kembali ke Indonesia, tapi menetap hingga beberapa bulan sampai tiba musim haji.

“Kita mendeteksi ada ribuan jamaah haji yang masuk melalui jalur umrah. Pada umumnya masuk enam bulan sebelum musim haji untuk mengikuti umrah lalu menetap di sana sambil bekerja lalu mengikuti ibadah haji,” ujar Lalu.

Ketika 120 WNI memakai visa umrah untuk berhaji, 109 WNI lainnya memakai visa kerja yang habis masa berlakunya.

“Untuk bisa berhaji, mereka harus mendapatkan surat pelepasan dari mantan majikannya. Tapi mereka tidak memiliki dokumen tersebut,” ujar Lalu.
Kuota tidak menampung

Lalu menambahkan, modus berhaji melalui jalur ilegal kini semakin beragam. Dia mencontohkan 177 calon haji WNI yang sempat ditahan di Filipina karena memakai paspor Filipina.

Wakil Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Syafiq Hasyim, mengatakan masalah kuota haji di Indonesia membuka celah bagi kejahatan.
Karena itu, kata Syafiq, harus ada pembenahan administrasi haji di Indonesia.

“Kuota haji di Indonesia tidak bisa menampung pendaftar haji. Semestinya penyelenggara haji benar-benar melakukan pengecekan setiap jemaah haji. Yang pernah berhaji atau lebih dari satu kali tidak usah sehingga jatahnya bisa diberikan ke orang lain yang belum pernah,” kata Syafiq.

Akan tetapi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menepis penilaian itu. Menurutnya, kuota haji tidak boleh dijadikan alasan untuk menempuh cara-cara ilegal untuk berhaji. (lia).