Angkasa Pura 2

Proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung Masih Terkendala

EmplasemenKamis, 15 September 2016
hanggoro

JAKARTA (Beritatrans.com) – Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan ada beberapa kendala terkait pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta Bandung. Salah satu kendalanya, yaitu masalah pembebasan tanah yang saat ini baru siap 60 persen atau 84 kilometer dari keseluruhan 142 kilometer.

“Implikasinya, Bank Pengembangan Tiongkok (China Development Bank) belum mengucurkan dana pinjaman untuk pembiayaan pembangunan kereta cepat tersebut,” kata Hanggoro disela-sela Pameran Transportasi dan Infrastruktur di Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Namun kata dia, pihak KCIC kini tengah mengejar pembangunan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung setelah sempat mundur dari target. Untuk pengerjaan konstruksi awal, seperti pemasangan pilar sudah dalam proses.

Menurut Hanggoro, pinjaman tersebut sebesar 75 persen dari total pembiayaan proyek, yaitu 5,1 miliar dolar AS.
Dia juga mengungkapkan, sejauh ini masih terdapat dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, salah satunya terkait lahan.

“Itu yang masih kita negosiasi dengan mereka, ya banyak faktor, ya tanah belum selesai 100 persen, baru 60 persen, ya banyak lah,” katanya.

Sebab faktor itu juga, lanjut dia, target pengerjaan konstruksi mundur. “Memang sudah keluar dari target, untuk itu kita harus buat program yang lebih ketat lagi, kerja 24 jam sehari,” katanya.

Terkait modal disetor, saat ini dia mengatakan akan mengupayakan untuk pemenuhan Tahap 1, yaitu 18 persen pada Oktober dari nilai invetasi, sekitar Rp10,5 triliun oleh konsorsium BUMN untuk proyek kereta cepat, yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Adapun, pelibatan tenaga kerja Tiongkok, Hanggoro mengatakan maksimal hanya 20 persen, itu pun untuk tenaga ahli. “Tahun pertama 2.000 orang, mereka expert (tenaga ahli) saja,” katanya.

Untuk jalur kereta ringan (LRT) yang bersinggungan, Hanggoro mengatakan telah menyiapkan pembiayaan sebagai penggantinya.

“Tapi prosesnya di Kemenhub karena kita akan menggunakan dasar UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Nanti akan ada KJPP yang direkrut untuk menilainya,” tandas Hanggoo.(helmi/ant)