Angkasa Pura 2

Kata Luhut, Reklamasi Untuk Kebaikan Jakarta

Dermaga Kelautan & PerikananJumat, 16 September 2016
062338400_1460960191-Reklamasi-Teluk-Jakarta

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menko bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan mengatakan, kegiatan di pulau G bisa dilanjutkan jika pengembang telah selesai memenuhi persyaratan pemerintah. Di antaranya, sejumlah persyaratan yang diajukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Siti Nurbaya.

Di sisi lain, Luhut mengaku, sudah mengadakan pembicaraan dengan Menteri LHK dan Pemprov DKI Jakarta terkait rencana pemerintah mengizinkan kembali pembangunan Pulau G. Dengan demikian, kata dia, tidak ada masalah terkait rencana tersebut. Termasuk, mengenai surat keputusan Menteri LHK dan status hukum atas proyek Pulau G. Luhut juga mengaku, tidak menerima surat penolakan terkait keputusannya mengizinkan pembangunan Pulau G dilanjutkan.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan, mengizinkan pembangunan Pulau G dilanjutkan kembali. Pulau G merupakan salah satu pulau yang akan dibangun melalui proyek reklamasi Teluk Jakarta. Keputusan itu diumumkan setelah Menko Luhut menggelar rapat terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta, Selasa (13/9) malam.

“Semua apa yang Menteri LHK mau, sudah dibuat list-nya. Sekarang, pengembang Pulau G sudah mulai memenuhi satu per satu. Ada 2 lagi mungkin yang belum. Mungkin selesai dalam 2-3 minggu ke depan akan selesai. Sampai itu dipenuhi, kegiatan di Pulau G tidak boleh ada. Soal surat penolakan, tidak ada. Ngarang itu. Jangan diadu-adu ya,” kata Luhut usai acara Pencanangan Zona Integritas Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman di Jakarta, Kamis (15/9).

Dia menambahkan, dengan keputusan yang baru ditetapkan pemerintah, moratorium atas proyek Pulau G tidak berlaku lagi. Luhut mengatakan, pembahasan terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta seharusnya tidak dipolitisasi dengan mengatasnamakan rakyat.

“Kalau soal Amdal, saya kan sudah bicara dengan Ibu Siti (MenLHK), nggak ada masalah. Jangan dipolitisasi. Ingat ya. Pelabuhan kontainer yang kemarin baru diresmikan itu kan salah satu dari 17 pulau yang akan dibangun program ini (reklamasi Teluk Jakarta). Dulu di situ juga ada masalah nelayan, tapi kita selesaikan,” kata dia.

Dia mengatakan, proyek reklamasi Teluk Jakarta adalah untuk kebaikan Jakarta.

“Makanya, harus dilihat secara profesional. Kalau ada tokoh mengatakan saya mentang-mentang, nggak ada mentang-mentang. Saya ini bicara profesional, jangan bicara politik. Kalau soal nelayan, mereka kan mendapat perahu dan rumah, dibuatkan tempat mengambil ikan yang bagus. Yang sekarang kan sudah jorok. Perintah Presiden adalah, nelayan harus diurus. Jadi, yang ngomong itu jangan merasa lebih merakyat. Presiden itu lebih merakyat. Jadi, yang ribut-ribut itu adalah yang nggak mengerti masalah,” kata Luhut.

Sementara itu, Luhut mengatakan, pemerintah akan memberikan pernyataan resmi terkait keputusan atas proyek reklamasi tersebut.

“Saya kan berjanji akan umumkan, tunggu saja. Tenang saja. Karena saya ada rapat lagi, (kalau tidak hari ini, Kamis, 15 September 2016), kan bisa Senin,” kata Luhut. (lia/sumber beritasatu).

loading...