Angkasa Pura 2

GINSI : Untuk Turunkan Dwelling Time, Jadikan Pelabuhan Sebagai Tempat Bongkar Muat Barang

DermagaSenin, 19 September 2016
2016-04-20 01.30.49

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mendukung upaya menekan dwelling time dengan memfungsikan pelabuhan hanya sebagai tempat bongkar muat barang dari dan ke kapal. Bukan untuk tempat penimbunan.

Caranya dengan memperluas pelaksanaan aturan pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di seluruh pelabuhan utama di Indonesia yang melayani kegiatan ekspor impor, kata Wakil Ketua Umum BPP GINSI, Erwin Taufan, Minggu (18/9/2016).

Dia mengatakan dwelling time (masa inap barang) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dapat diturunkan menjadi 3,2 hari saat ini karena operator terminal peti kemas setempat sudah fokus pada core businessnya.

Selain itu operator terminal petikemas secara konsisten mengimplementasikan Permenhub No:117/2015 tentang pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di Pelabuhan Tanjung Priok.

Kendati di Priok, ujar Erwin, juga masih ada operator terminal yang kadang masih mengacu pada posisi yard ocupancy ratio (YOR) sehingga menahan kegiatan relokasi barang.

Dia mengatakan, dalam Permenhub 117/2015 disebutkan setiap pemilik barang impor/kuasanya wajib memindahkan barang yang melewati batas waktu penumpukan maksimal tiga hari dari lini satu pelabuhan /terminal dengan biaya dari pemilik barang.

Sesuai aturan itu, kata Taufan, jika selama tiga hari barang impor belum juga di keluarkan atau di ambil pemiliknya barang impor tersebut di relokasi ke lini 2 dalam pelabuhan mau pun tempat penimbunan sementara (TPS) di wilayah pabean pelabuhan yang menjadi buffer terminal peti kemas.

“Beleid itu kami rasakan cukup efektif sehingga dwelling time di Priok bisa bergerak turun signifikan. “Sayangnya aturan tersebut hanya di berlakukan di Pelabuhan Tanjung Priok saja selama ini,” ujarnya.

Taufan mengatakan setelah Presiden Joko Widodo memberikan catatan khusus terkait masih tingginya dwelling time di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Belawan Medan dan Pelabuhan Makassar saat ini sejumlah instansi terkait mulai sibuk membenahi dwelling time di tiga pelabuhan utama yang di sorot oleh Presiden.

“Padahal Permenhub 117/2015 bisa saja di perluas implementasinya hingga di tiga pelabuhan utama tadi selain Priok untuk menekan dwelling time. Ini untuk antisipasi jangka pendek dan butuh ketegasan dari Kemenhub soal ini,” paparnya.

Sementara, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Hubla Kemenhub Bay M.Hasani mengatakan sangat memungkinkan PM. 117/2015 diperluas implementasinya tidak hanya berlaku di Pelabuhan Priok tetapi juga di Pelabuhan Tanjung Perak, Belawan dan Makassar.

Bay yang pernah menjabat Kepala OP Tanjung Priok itu menyatakan, jika dilaksanakan konsisten beleid tersebut cukup efektif untuk menekan dwelling time di pelabuhan.

Taufan menghimbau semua pihak untuk tidak saling menyalahkan terkait penyebab lamanya dwelling time di pelabuhan. Sebab, kata dia, pemilik barang impor juga tidak menginginkan barangnya lebih lama menumpuk di pelabuhan karena hal itu justru bisa menambah biaya logistik.

Taufan mengatakan terhadap barang impor yang tidak jelas keberadaannya di dalam terminal peti kemas segera dikeluarkan atau relokasi ke areal buffer sehingga tidak menjadi beban operator pelabuhan.

“Disamping itu untuk menekan dwelling time terhadap kontainer impor yang tidak diurus pemiliknya dalam waktu 2-3 hari segera dipindah dari lini satu terminal,” paparnya.

Sabtu (17/9/2016), Menhub Budi Karya Sumadi memanggil manajemen Pelindo I s/d IV terkait upaya perbaikan dwelling time di Pelabuhan. (wilam)