Angkasa Pura 2

Kemhub Tunda Penerapan Sanksi Kepada Taksi Online Selama 6 Bulan

KoridorSabtu, 1 Oktober 2016
Taksi_Online

MONTREAL (beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan menunda penegakan hukum atau sanksi bagi taksi online yang beroperasi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Meskipun demikian PM Nomor 32 Tahun 2016 tetap berlaku mulai hari ini.

“Tanggal 1 Oktober terap berlaku peraturannya, tetapi law enforcement (penegakan hukumnya), dirazianya nanti kita mundurkan enam bulan,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di sela-sela kegiatan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) di Montreal, Jumat (30/9/2016).

Budi mengaku hal tersebut dilematis karena di satu sisi peraturan harus ditegakan, sementara di sisi lain taksi online dinilai masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat di tengah moda transportasi darat yang cenderung belum memadai.

Karena itu, lanjut dia, pihaknya memberikan kesempatan kepada taksi online untuk dilakukan pembinaan untuk memenuhi aturan tersebut.

“Kami memberikan kesempatan ini bukan meniadakan aturan, tapi ingin mengingatkan satu aturan yang sangat simpatik dan untuk kepentingan rakyat,” katanya seperti dilansir Antara.

Menhub Budi Karya berjanji setelah penundaan enam bulan tersebut akan ditegakkan.

“Penundaan ini juga agar tidak ada luka di masyarakat, suatu waktu akan dilakukan law enforcement,” katanya.

Berdasarkan PM No. 32 Tahun 2016 taksi online harus memenuhi berbagai persyaratan sebagai bentuk tanggung jawab atas keselamatan penumpangnya.

Persyaratan tersebut di antaranya, kendaraan harus berbadan hukum, pengemudi harus memilik SIM A umum, STNK harus diubah dari STNK pribadi menjadi atas nama perusahaan, perusahaan harus memiliki pool dan bengkel, setiap kendaraan yang dioperasikan harus diuji KIR dan lainnya. (aliy)

loading...