Angkasa Pura 2

Rencana Penetapan Kepulauan Gili dan Nusa Penida Sebagai PSSA Disiapkan

DermagaKamis, 6 Oktober 2016
IMG-20161006-WA026

BOGOR (beritatrans.com) – Terkait rencana penetapan kepulauan Gili dan Pulau Nusa Penida sebagai Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) di Indonesia, disiapkan. Diawali dengan mengadakan kegiatan workshop dan pertemuan Tim Task Force Nasional 6-7 Oktober 2016 di Bogor.

Direktur KPLP, Viktor Vikki Subroto mengemukakan, penetapan Kepulauan Gili dan Pulau Nusa Penida sebagai PSSA di Indonesia, telah dibahas dan disampaikan pada the 3rd Regional Meeting of IMO-NORAD Project on Prevention of pollution from ships through the adoption of Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) within the East Asian Seas Region, yang diselenggarakan di Lombok pada Juli 2016.

“Selanjutnya akan dibahas pada Sidang IMO pada 2017 mendatang,” jela Viktor di Bogor, Kamis (6/10/2016).

Pada workshop dan pertemuan dalam kerangka IMO-NORAD Project ini, menurut Viktor, diselenggarakan secara back to back. Workshop on Proposed Traffic Separation Scheme in Lombok Strait diselenggarakan pada 6 Oktober 2016, sedangkan Meeting of National Task Force of Designation of a PSSA in Indonesia, diselenggarakan pada 7 Oktober 2016.

“Kami juga berterimakasih kepada IMO dan Pemerintah Norwegia yang telah memberikan bantuan kepada Indonesia dalam upaya meningkatkan perlindungan lingkungan maritim,” ujar Viktor.

Ditjen Hubla yakin bahwa dengan keterlibatan aktif dalam proyek itu, bagian komitmen meningkatkan kualitas lingkungan laut di daerah Indonesia khususnya, dan di dunia pada umumnya.

“Proposal penetapan TSS rencananya akan diajukan sebagai submisi pada Sidang Sub-Komite NCSR, sedangkan proposal penetapan PSSA akan diajukan sebagai submisi pada Sidang Komite IMO MEPC Tahun 2017,” tutup Viktor.

Seperti diketahui, PSSA adalah suatu mekanisme yang dapat digunakan oleh negara pantai untuk melindungi kawasan laut dari dampak negatif yang diakibatkan aktifitas pelayaran internasional.

Tindakan perlindungan untuk wilayah PSSA dapat dilakukan melalui penetapan antara lain Mandatory Reporting for Tanker Carrying Heavy Grades of Fuel Oil, Traffic Separation Schemes (TSS), Areas to be Avoided, No Anchoring Area, Discharge Prohibitions for Special Area, Pilotage Regimes dan penggunaan existing IMO measures lainnya. (omy)