JAKARTA (Beritatrans.com) - Kementerian Perhubungan (Kemhub) sangat serius untuk melibatkan Pemerintah daerah (Pemda) dan pihak swasta dalam pengelolaan pelabuhan. Mereka diberikan kesempatan untuk mengembangan pelabuhan, mendapatakan reveneu sekaligus mengurangi beban negara melalui APBN.Menhub Budi Karya menilai anggaran pembangunan atau pengelolaan pelabuhan sangat terbatas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya."Kemhub berancana akan memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada pihak swasta untuk membangun dan mengelola pelabuhan. Dalam waktu dekat, akan ada tiga daerah yang pengelolaan pelabuhanya diberikan kepada swasta," ujar Menhub Budi Karya saat jumpa pers di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (7/10/2016).Dia menambahkan, Pemda bisa membeli tanah dan membangun fasilitas pelabuhan bisa dengan biaya sendiri atau bermitra dengan swasta. Nanti Kemhub tetapkan daerahnya, mereka beli tanahnya sendiri. Selanjutnya, Kemhun akan kasih izin (pengelolaan) pelabuhannya, jelas Budi Karya. Meski begitu, lanjut Menhub, bukan berarti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak punya andil lagi. Sebab Kemenhub juga terus memberikan kesempatan BUMN pelabuhan yakni Pelindo I, II, II dan IV untuk mengelola pelabuhan dan memperbaiki layanan di pelabuhan yang saat ini sudah dikelola.Tadi saya bahas dengan Pelindo ada delapan pelabuhan yang akan dikerjakan Pelindo dan Desember selesai, didahului kerjasama dan kita akan lakukan konsesi, kata Budi.HIngga saat ini, pelabuhan di Indonesia berjumlah 1.241. Dari jumlah itu, 112 pelabuhan dikelola oleh BUMN yakni Pelindo I-IV. Sedangkan sisanya dikelola sendiri oleh Kementerian Perhubungan lewat Unit Pelaksana Tugas (UPT) di berbagai daerah di Tanah Air.(helmi/aliy)