Angkasa Pura 2

Ribuan Nelayan Dan Buruh Pelabuhan Muara Baru Lakukan Mogok Kerja

Dermaga Kelautan & Perikanan SDMSenin, 10 Oktober 2016
Muara Baru  mogok kerja

JAKARTA (Beritatrans.com) – Ribuan nelayan, buruh, anak buah kapal (ABK), dan tenaga kerja tidak langsung menyatakan akan melakukan aksi mogok kerja di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (10/10/2016).

Mereka tidak melaut dan tidak pula melakukan aktivitas jual beli ikan seperti biasa di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang menaikan harga sewa lahan dan atau bangunan yang nilainya sangat fantastis.

Pelabuhan perikanan terbesar di Jakarta itu, tampak sepi dan tak ada tanda-tanda kegiatan layaknya pasar ikan. Sebaliknya, di berbagai sudut Pelabuhan Muara Baru tertulis spanduk besar bertuliskan seruan untuk mogok kerja atau tidak melakukan aktivitas seperti biasanya.

Dari tayangan salah satu televisi swasta nasional, suasana di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, Senin (10/10/2016) sejak pagi sepi. Sebaliknya, justru banyak petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Polsek Muara Baru tampak berjaga-jaga di setiap sudut pelabuhan perikanan samudera tersebut.

Salah satu perwira Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang dikonfirmasi membenarkan rencan aksi mogok nelayan dan buruh di Pelabuhan Muara Baru tersebut. “Memang mereka akan mogok kerja, tapi tidak akan melakukan aksi demontrasi di Pelabuhan Muara Baru ini,” kata dia.

Menurutnya, Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Polsek Muara Baru Jakarta Utara telah menyiagakan personelnya di lapangan, baik dengan pakaian seragama atau sipil. “Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan jajaran siap menjaga dan mengamankan Pelabuhan Muara Baru dari hal-hal yang tidak diinginkan,” tandas pama Polri itu.

Protes Kebijakan Pemerintah

Sebelumnya, Ketua Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru (P3MB), Tachmid Widiasto Pusoro, aksi mogok yang akan dilakukan para nelayan dan pekerja di Pelabuhan Muara Baru untuk memprotes kebijakan Pemerintah melalui Perum Perikanan Indonesia (Perindo) yang menaikkan tarif sewa lahan dari Rp236 juta menjadi Rp1,558 miliar per hektar atau mencapai 450 persen.

“Perum Perindo juga memperpendek jangka waktu sewa lahan dari 20 tahun menjadi 5 tahun, sehingga tidak memberikan kepastian usaha,” kata Tachmid Widiasto Pusoro melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Tachmid, kebijakan Perum Perindo yang menaikkan biaya sewa lahan sangat tinggi membuat para pengusaha pengolahan ikan maupun nelayan di Pelabuhan Muara Baru jadi sulit beroperasi dan berimbas pada ancaman pengangguran.

Aksi mogok kerja, kata dia, akan dilakukan karena kenaikan biaya sewa lahan dan waktu sewa hanya lima tahun, serta rencana pengosongan pabrik pengolahan ikan.

“Puluhan ribu nelayan dan pekerja yang mogok kerja, membuat aktivitas di Pelabuhan Muara Baru akan lumpuh,” tandas dia.(helmi/okz/metro)