Angkasa Pura 2

Kemhub Akan Bentuk Tim Pengawas Pelayanan Publik Sektor Transportasi

SDMFriday, 14 October 2016

JAKARTA (Beritatrans.com)- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan membentuk Tim Pengawas Pelayanan Publik Sektor Transportasi yang intinya melakukan monitoring dan pencegahan pungli dan korupsi di sektor transportasi. Pungli harus dihilangkan dari semua bentuk pelayanan publik khususnya di Kementerian Perhubungan (Kemhub).

“Tim and hoc ini terdiri dari 3 orang internal Kemhub ditambah satu orang dari YLKI dan satu orang dari ICW. Tim ini akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemhub,” kata Menhub Budi Karya usai pelantikan pejabat eselon II dan III di Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Jadi, lanjutnya, tim ini sengaja melibatkan orang luar biar hasilnya maksimal. Hasil pengawasan dan pencegahan personel Kemhub agar tidak melakukan pungli dan korupsi harus makin diefektifkan.

“Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya itu diharapkan menjadi momentum perbaikan pelayanan ke masyarakat yang bebas pungli dan korupsi,” jelas Budi Karya.

Untuk memberantas pungli dan korupsi, menurut Menhub Budi Karya, butuh shock teraphy guna memberikan hasil yang maksimal.

“Orang kita butuh terapi kejut, untuk memberikan dampak jera bagi para pelakunya. Selain itu juga mampu mencegah orang lain tak melakukan aksi serupa,” papar Menhub Budi Karya.

Terkait enam orang yang diamankan Polda Metro Jaya, tambah Menhub Budi Karya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sudah berjalan.

“Silakan aparat penegak hukum Polri bertindak sesuai koridor yang ada. Kemhub akan kooperatif dan siap membantu penyidik jika dibutuhkan penyidik Polri, tegas Menhub Budi Karya.(helmi)