Angkasa Pura 2

Dirjen Hubdat: Ada 5 Syarat Taksi Online Dalam Revisi Permenhub

KoridorRabu, 19 Oktober 2016
2016-10-19 21.08.55

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Ada lima syarat yang dipertegas untuk taksi online. Syarat tersebut masih dibahas dalam Revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Usai diskusi yang bertajuk “Jalan Keluar Legalisasi Moda Transportasi Berbasis Aplikasi Online” di Jakarta, Rabu (19/10/2016), Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Pudji Hartanto Iskandar mengemukakan syarat tersebut harus dipenuhi taksi daring atau online untuk menjadi angkutan resmi.

“Yaitu pengemudi harus mengantongi SIM A umum, kendaraan yang dioperasionalkan harus diuji KIR, perusahaan harus memiliki pool dan bengkel, STNK harus atas nama perusahaan bukan pribadi dan perusahaan harus berbadan hukum,” jelasnya.

Revisi yang mencantumkan lima syarat itu, mantan Kakorlantas Polri tersebut mengutarakan masih dibahas dengan menampung masukan-masukan dari berbagai pihak, baik dari perusahaan taksi online maupun taksi resmi.

Pembahasannya secara komprehensif. Setelah dibahas intensif, masih tetap membutuhkan pembahasan kembali dengan stakeholder (pemangku kepentingan), termasuk asosiasi.

“Bila sudah dinilai sempurna, maka baru kita publikasikan. Kami harapkan revisi tuntas pada akhir tahun ini,” tutur Pudji Hartanto.

ASPIRASI
Salah satu aspirasi yang muncul dari pihak taksi daring, dia mengungkapkan keluhan untuk mendapatkan SIM A umum, minimal harus memiliki SIM A selama satu tahun.

“Mereka minta Pak kalau bisa dipermudah, tidak bisa dipermudah karena ini masalah tanggung jawab untuk keselamatan baik penumpang maupun pengemudinya,” katanya.

Dia menambahkan terkait masalah KIR juga tidak bisa tawar-menawar karena menyangkut keselamatan berkendara.

“Semua kendaraan umum harus laik jalan, harus di-KIR, tapi ini pun jadi masalah, mereka minta jangan diketok nanti ketika dijual lagi susah, kendaraannya bekas taksi online,” katanya.

Terkait STNK, Pudji mengatakan telah disepakati untuk memberi batas selama satu tahun, namun apabila terjadi pelanggaran dalam masa transisi tersebut harus ditindak.

“Kami juga melakukan komunikasi dengan Kemenkominfo bagaimana kok izin belum.keluar, kendaraan sudah beroperasi apakah harus ditindak, dibanned (dilarang) aplikasinya atau bagaimana, ini ranahnya Menkominfo,” katanya.

6 BULAN
Saat ini Kemhub masih memberikan waktu selama enam bulan bagi taksi daring untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin sebagai taksi resmi dan menunda penindakan hukumnya.

Masukan-masukan lainnya, lanjut dia, yaitu terkait jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan minimal 1.300 cc, sementara perusahaan taksi daring meminta 1.000 cc sudah bisa dioperasikan.

“Ini pun tengah dibahas, masukan baik lisan maupun tulisan, finalnya nanti,” katanya.

KOMENTAR MTI
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) DKI Jakarta Achmad Izzul Waro menilai wajar terdapat revisi dalam suatu peraturan apabila peraturan tersebut betul-betul tidak dapat dilaksanakan.

“Sah-sah saja, kalau tidak bisa dilaksanakan untuk apa peraturan itu dibuat, sehingga tidak menimbulkan kompetisi yang fair (adil) antarpelaku industri,” katanya.

Menurut dia, yang terpenting tidak ada gesekan di masyarakat yang mengganggu dan menimbulkan kekacauan.

Achmad menambahkan penegakan hukum juga seharusnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta.

“Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan kalau memang dari awal tidak sesuai dengan undang-undang dan daerahnya, seharusnya dilarang saja,” katanya.

BANYAK KELONGGARAN
Sedangkan pengamat teknologi informasi dari ICT Institute Heru Sutadi menilai Kemhub sudah memberikan banyak kelonggaran kepada perusahaan taksi daring dalam memfasilitasi agar menjadi angkutan yang legal.

“Menurut saya diikuti saja dulu apa yang ada di PM 32/2016 itu, ke depannya ada revisi atau apa bisa menyesuaikan,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Kuasa Hukum Pengemudi Taksi Daring Andryawal Simanjuntak menuntut pemerintah untuk bersikap adil kepada taksi online.

“SIM A umum juga harus berlaku ke taksi resmi, tapi kami yakin kami didukung Presiden dan dibutuhkan masyarakat banyak. (antara).

  • Herdi D

    Persyaratan transport online yg harus :
    - Uji Kir
    - Pool
    - Bengkel
    - Badan Hukum
    Itu semua justru akan menjadi BEBAN yg ujung2nya tarifnya akan MAHAL juga !
    Padahal pelaku2 online transportasi yg ada saat ini justru kendaraan2nya bagus, bersih dan drivernya sopan !
    Mereka adalah pemilik mobil yg
    dioperasikan sendiri sehingga dia akan care dan merawat kendaraannya…apanya yg akan di “kir” ? Apa plat nomornya juga harus ganti plat kuning?
    Kemana sebenarnya peraturan itu berpihak ? Siapa sebenarnya yg harus dilayani…Pengusaha atau masyarakat pengguna (customer)) ??
    Lalu apa bedanya dgn perusahaan Taxi yg ada sekarang ini, dimana para pengemudi2nya dikejar setoran,
    pastinya minim kepeduliannya atas kondisi kendaraannya ??!!
    Belum lagi dgn perilaku sopir tembak….keamanan dll..?!
    Pemerintah seharusnya mempertimbangkan dari semua aspek yaitu :
    - Pengguna jasa (customer)
    - Penyedia jasa
    - Legalitas
    Hari gini dgn kemajuan teknologi yg sangat canggih, tidak seharusnya membuat regulasi justru setback….mundur kebelakang…alias kolot !