Angkasa Pura 2

Empat Peraturan Menhub Bidang Perhubungan Udara Disosialisasikan

Bandara KokpitJumat, 21 Oktober 2016
IMG-20160820-WA173

MEDAN (BeritaTrans.com) – Empat Peraturan Menteri (PM) bidang perhubungan udara disosialisasikan dan diikuti 100 peserta dari lingkungan Ditjen Hubud.

Staf Ahli Menteri Perhubungan bidang Hukum dan Reformasi, Umar Aris mengemukakan, ‎peraturan yang baik  harus mencakup tiga aspek, yaitu aspek Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis. 

“Peraturan juga harus disosialisasikan semenjak baru menjadi naskah akademis hingga setelah aturan tersebut ditetapkan. Sosialisasi harus dilakukan pada operator (user) dan masyarakat yang akan terkena aturan tersebut. Dengan masukan dari mereka nantinya peraturan tersebut menjadi legitimate (diakui),” urai Umar di Medan, Kamis (20/10/2016).

‎Kemhub menurut Umar memiliki dua konsentrasi terkait peraturan. Pertama untuk membuat iklim investasi yang kondusif dan kedua untuk membuat konektivitas transportasi yang efisien.

‎Empat aturan yang disosialisasikan menurut Umar diantaranya CASR 129 tentang Validasi dan Pengawasan Maskapai Penerbangan Asing dan Operator Asing untuk Pesawat Registrasi Indonesia (Validation and Surveillance of Foreign Air Operators and Foreign Operators of Indonesian Registered Aircraft). 

“Pada peraturan ini‎, pesawat dan awak pesawat asing yang beroperasi di Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari negara asing, tidak boleh dipersoalkan keabsahan sertifikatnya,” ungkap Umar.

Disebutkan bahwa Indonesia harus mengakui sertifikat mereka karena sertifikat tersebut sudah sesuai dengan artikel-artikel Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). 

‎Selanjutnya PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. 

‎”Aturan ini untuk melindungi kepentingan penumpang dan Badan Usaha Angkutan Udara (maskapai penerbangan). Terutama dari persaingan usaha yang tidak sehat serta menjamin kelangsungan hidup maskapai penerbangan,” tutur Umar.

Ketiga, PM 60 Tahun 2016 tentang Pengalihan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan. 

‎” PM ini merupakan pedoman pengalihan pelayanan navigasi penerbangan sipil dari pihak lain kepada Perum LPPNPI (AirNav Indonesia).  Pihak lain yang dimaksud adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU), Pemerintah Daerah, TNI dan Badan Hukum Indonesia (pangkalan udara yang digunakan bersama),” urai Umar.

Terakhir atau keempat adalah ‎PM 91 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 174 Tahun 2015 tentang Pembatasan Usia Peralatan Ground Support Equipment (GSE) dan Kendaraan Operasional Di Sisi Udara. 

‎”Pengaturan usia peralatan dianggap cukup efektif untuk meremajakan armada GSE. Sehingga diperoleh kualitas yang prima, memberikan iklim yang sehat untuk bersaing dan ramah lingkungan,” tutup Umar. (omy)