Angkasa Pura 2

Badan Litbang Kaji Kesiapan Sektor Transportasi Indonesia Gabung ke TPP

LitbangMinggu, 23 Oktober 2016
Siti_Maemunah

JAKARTA (beritatrans.com) – Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Perhubungan mendapat tugas untuk mengkaji kesiapan sektor transportasi bila Indonesia masuk menjadi anggota negara-negara yang tergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP).

“Hasil kajiannya sudah kami serahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi sejak sekitar dua bulan yang lalu,” kata Peneliti Madya yang sekaligus menjadi Koordinator Tim Kajian Sektor Transportasi DR. Siti Maimunah, S.Si., M.S.E., M.A., kepada beritatrans,com dan Tabloid Mingguan Berita Trans, kemarin.

Siti Maimunah mengatakan, Indonesia saat ini sedang mewacanakan untuk masuk menjadi bagian dari Negara-negara yang tergabung dalam TPP. Niat Indonesia ini telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu dan dipertegas lagi ketika Presiden Barac Obama berkunjung ke Indonesia.

Sejak saat itu, Presiden Joko Widodo meminta agar dilakukan kajian secara komprehensif terkait rencana tersebut di atas. Presiden menunjuk Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi sebagai koordinator tim kajian secara nasional.

Sedangkan kajian di sektor transportasi diembankan kepada Badan Litbang Perhubungan sebagai koordinator , serta dibantu oleh sub sektor di Kementerian Perhubungan, baik dari sub sektor Perhubungan Laut, Udara, Darat, dan Perkeretaapian.

TPP adalah kumpulan Negara-negara di Trans Pacific, kecuali China, yang menjalin kesepakatan terntang perdagangan bebas. Organisasi sejenis World Trade Organization (WTO) itu dirancang sejak tahun 2005 dan dimotori oleh Amerika Serikat. Hingga saat ini, negara Trans Pacific yang bergabung dengan TPP baru 12 negara yaitu Amerika Serikat, Australia, Peru, Vietnam, Malaysia, Meksiko, Kanada, Jepang, Singapura, Brunei Darussalam, Selandia Baru, dan Chili. Negara lain yang akan bergabung dengan TPP adalah Kolombia dan Filipina.

Dari 12 negara yang tergabung di TPP, secara total sudah menguasai 40% Gross Domestic Products (GDP) dunia, sehingga TPP menjadi salah satu perjanjian dagang terbesar dunia saat ini.

“Apalagi bila Indonesia jadi bergabung, penguasaan GDP negara-negara yang bergabung di TPP dipastikan akan lebih besar lagi karena saat ini GDP Indonesia tergolong tinggi,” katanya.

TPP merancang liberalisasi perdagangan dan jasa secara komprehensif, tejadwal dan mengikat. Setiap negara anggota diharapkan dapat menurunkan tarifnya hingga 0% secara bertahap pada semua pos tarif di semua sektor, seperti barang dan jasa, investasi dan modal. Termasuk juga sektor-sektor penting yang cukup sensitif seperti kesehatan, asuransi, dan jasa keuangan.

Ketentuan ini berlaku timbal balik terhadap sesama negara anggota saja dan tidak berlaku terhadap negara non-anggota. Setiap negara anggota wajib mengikuti jadwal liberalisasi dengan ketentuan yang mengikat (legally binding) dan tidak bisa diubah (irreversible).

“Perjanjian TPP sendiri telah ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2016 dan saat ini ke-12 negara yang mengikat perjanjian sedang memasuki proses ratifikasi,” tuturnya. (aliy)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari