Angkasa Pura 2

Bila Gabung ke TPP, Indonesia Harus Perkuat Regulasi dan SDM Transportasi

LitbangSunday, 23 October 2016

JAKARTA (beritatrans.com) – Indonesia saat ini sedang mewacanakan untuk masuk menjadi bagian dari negara-negara yang tergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP) yang dipromotori oleh Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya seperti Australia, Jepang, dan yang lainnya.

Niat Indonesia bergabung dengan kelompok perdagangan dan investasi ini telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu dan dipertegas lagi ketika Presiden Barack Obama berkunjung ke Indonesia.

“Saat ini pemerintah sedang mengkaji kesiapan Indonesia bergabung dengan TPP dari berbagai aspek, termasuk aspek transportasi,” kata Peneliti Madya yang sekaligus menjadi Koordinator Tim Kajian Sektor Transportasi untuk TPP DR. Siti Maimunah, S.Si., M.S.E., M.A., kepada beritatrans,com dan Tabloid Mingguan Berita Trans, kemarin.

Berdasarkan hasil kajian aspek transportasi yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perhubungan, bila ingin menggabungkan diri menjadi anggota negara-negara TPP, Indonesia terlebih dahulu harus memperkuat sisi regulasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kedua aspek ini (penguatan regulasi dan SDM) menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi target market bagi negara-negara yang tergabung dalam TPP,” kata Siti Maimunah.

Menurutnya, keempat undang-undang sektor transportasi yang saat ini telah dimiliki oleh Inndonesia, yakni UU Penerbangan, UU Pelayaran, UU Perkeretaapian, dan UU Lalu Lintas Angkutan Jalan masih perlu dikuatkan agar comply dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh TPP. Sementara, penguatan SDM agar nantinya Indonesia tidak kebanjiran tenaga-tenaga asing.

“Bahkan bila perlu perusahaan dan SDM Indonesia mampu bersaing di negara-negara yang tergabung dalam TPP. Artinya perusahaan atau investor dan SDM Indonesia mampu go internasional,” tuturnya.

Siti Maimunah mengatakan, Indonesia jangan menutup mata bahwa jika dibandingkan dengan 12 negara anggota TPP, Global Competitiveness Index (GCI) atau indeks daya saing Indonesia masih lemah. Posisi Indonesia hanya bisa disandingkan dengan Peru, Meksiko, Chili, dan Vietnam.

GCI Indonesia tahun 2015-2016 di seluruh dunia berada di urutan 37 dari 148 negara dengan skor 4,25, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di posisi 34 dunia. Di tingkat Asia berada di peringkat 9 setelah setelah Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Korea, Cina, dan Thailand. Sedangkan di Asia Tenggara, GCI Indonesia ada di peringkat ke-4.

“Daya saing infrfastruktur Indonesia juga masih tergolong lemah. Hanya setara dengan Peru dan Vietnam,” tegas Siti Maimunah.

Selain aspek regulasi dan SDM, lanjut Siti Maimunah, ketika Indonesia bergabung ke TPP, harus juga diperhatikan dampak ekonomi yang ditimbulkan untuk masing-masing bidang jasa transportasi, terutama transportasi udara. Sebab, selama ini masih terdapat pro dan kontra terhadap implementasi kebijakan liberalisasi di Indonesia.

“Juga perlu dipertimbangkan tentang keuntungan serta kerugian bagi pertumbuhan usaha pembangunan infrastruktur dan jasa transportasi Indonesia agar tidak sekedar menjadi target pasar, melainkan dapat juga berperan aktif di persaingan global,” katanya. (aliy)