Angkasa Pura 2

Budi Karya Minta Pemilik Jujur Soal Ukuran Kapal Saat Didaftarkan

DermagaSenin, 24 Oktober 2016
menhub dan kapal KPLP 1

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan maraknya praktik pungli juga disebabkan ulah masyarakat. Dia mencontohkan pada kasus pendaftaran izin kapal.

Menurutnya, pemilik kapal banyak ditemukan mendaftarkan kapalnya dengan ukuran lebih kecil dari kenyataannya. Salah satu alasan ialah agar bisa mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Agar izin tetap keluar, maka pemilik kapal memberikan uang pelicin pada petugas dan terjadilah pungli ini.

“Ada suatu fakta kapal itu terdaftar dengan panjang dan berat yang kecil. Padahal kenyataannya saat diukur itu lebih berat,” tuturnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Maka dari itu, mantan direktur PT Angkasa Pura II ini meminta agar masyarakat membantu upaya pemerintah dengan bersikap jujur saat melakukan pengukuran kapal. “Kita juga ingin masyarakat jujur (dalam menyampaikan ukuran berat kapal). Giliran kita punya masalah langsung dimasalahkan. Giliran masyarakat diminta jujur tak mau jujur,” kata dia.

Selain itu, dalam memberangus praktik pungli, Kemenhub akan melakukan penyederhanaan perizinan. Pihaknya dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Misalnya saya beberapa kali berkomunikasi dengan Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) di Bali, apa yang terjadi di Bali, dimana disana dibatasi melakukan kegiatan, ternyata itu illegal fishing. Kegiatan itu ternyata berkaitan dengan KKP untuk izin berat kapal. Jadi kita bikin tim disana, mengingat orang yang punya kompetensi orang perhubungan, maka tim perhubungan akan diberitahukan dengan tim Bu Susi,” ujarnya. (omy).