Angkasa Pura 2

Dahlan Pernah Jadi Tersangka Kasus Korupsi Gardu Induk Listrik Senilai Rp 1,063 Triliun

FigurKamis, 27 Oktober 2016
Dahlan-iskan-www.cnnindonesia.com_

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Sebelum jadikan tersangka dan akhirnya ditaha terkait penanganan penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) di Kediri dan Tulungagung, Dahlan Iskan pernah terserimpet perkara lainnya.

Kejaksaan Tinggi Jakarta telah menetapkan mantan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara, Dahlan Iskan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk listrik di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 2011-2013 senilai Rp 1,063 triliun.

“Berdasarkan dua alat bukti, tim penyidik menyatakan bahwa saudara Dahlan Iskan telah memenuhi syarat untuk menjadi tersangka,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Adi Toegarisman, dalam jumpa pers pada Jumat (5/6/2015) sore.

Menurut Kepala Kejati Jakarta, Dahlan ditetapkan sebagai tersangka dalam posisi sebagai kuasa pengguna anggaran dalam kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk tersebut.
Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara saat kasus dugaan korupsi ini terjadi.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Dahlan Iskan telah diperiksa oleh tim penyidik kejaksaan pada Kamis (04/06) dan dilanjutkan pada Jumat (05/06) ini.

Walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka, Dahlan Iskan tidak ditahan.

Namaun dalam perkara tersebut, ajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi 21 proyek gardu listrik oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Dahlan Iskan, Selasa (4/8/2015).

Hakim tunggal Lendrinty Janis dalam keputusannya menyatakan menolak eksepsi termohon (Kejati). Lantaran surat perintah penyidikan (sprindik), proses penyidikan dan penetapan status tersangka tidak sah.

“Pengadilan mengabulkan pemohon (Dahlan Iskan) untuk seluruhnya. Menyatakan sprindik tanggal 5 Juni 2015 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum. Serta menyatakan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak sah,” kata Lendrinty di Jakarta Selatan, seperti yang dilansir merdeka.com, Selasa (4/8/2015).

Sebelumnya, Kuasa Hukum Dahlan, Yusril Ihza Mahendra dalam gugatannya mempersalahkan Kejati DKI menggunakan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pengawasan dalam menghitung hasil kerugian negara. Menurut dia, seharusnya perhitungan kerugian negara melalui Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). (aisha).