Angkasa Pura 2

Menyoal Pesawat Pemkab Puncak: Mengapa Kemhub Memberi Izin Dioperasikan (2)

Kokpit Perspektif Bang AweSelasa, 1 November 2016
berita_277039_800x600_image

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Bupati Kabupaten Puncak, Papua Willem Wandik dilaporkan nekad mendatangkan pesawat jenis Turbo Caribou ke Bandara Biak beserta tiga awak dari Amerika Serikat tanpa memiliki izin memasuki kawasan NKRI.

“Pesawat itu tidak ada izin setelah pihak Kementerian Perhubungan (Kemhub) mengkonfirmasi pada kami. Kemhub heran baru ini ada bupati yang nekad bawa pesawat tanpa izin masuk NKRI,” kata Ketua Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (FMPPP) Arnold Wendanas, Jumat (20/5/2016) seperti dikutip rri.co.id.

Pesawat jenis DHT 4 T Caribou yang dibeli Pemerintah Kabupaten Puncak, Papua akhirnya disegel pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Biak, di Bandara Frans Kaisiepo, Biak, Numfor.

Pesawat yang didatangkan dari Amerika Serikat (10/5/2016) tersebut dinyatakan tidak melengkapi dokumen. Seperti umur rangka, umur mesin, nomor rangka, hingga tahun pembuatan.

Arnold Wendanas menyatakan pesawat itu selama dua pekan menginap di Bandara Biak, setelah Bupati Willem meresmikannya untuk dijadikan moda transportasi udara masyarakat.

Rentetan tudingan dan fakta yang dilontarkan FMPPP tersebut akhirnya membuka mata publik bahwa pesawat yang pengadaannya sarat masalah itu akhirnya memunculkan tragedi, jatuh di pedalaman.

Tragedi itu mengundang barisan pertanyaan baru. Pertama, sejauh mana penyelidikan terhadap laporan dugaan korupsi pengadaan pesawat yang dilaporkan oleh FMPPPP.

Kedua, sejauh mana Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen Perhubungan Udara, dapat menjelaskan kepada publik tentang usia pesawat dan juga soal mengapa memberikan izin pesawat tersebut tersebut.

Ketiga, Kementerian Perhubungan juga patut menjelaskan siapa pemilik pesawat tersebut. Pemerintah Kabupaten Puncak atau PT Alfa Indonesia?

images (13)

Pertanyaan kedua dan ketiga menjadi amat penting mengingat pesawat itu, seperti dikemukakan Arnold, pemiliknya bukan tercatat atas nama Pemkab Puncak melainkan perusahaan PT Alfa, yang diduga milik keluarga Bupati Puncak Willem Wandik.

“Kami menghadap salah satu deputi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 29 September 2016, Kasubdit Produk Aeronautika menjelaskan itu,” ujarnya.

“PT Alfa milik keluarga Bupati Willem. Masyarakat terkejut karena ini pelanggaran menyalahgunakan wewenang beli pesawat pakai uang pemkab tapi atas nama perusahaan. Jadi kalau mau pakai pesawat harus sewa di perusahaan Alfa ini, ada apa sebenarnya?” tuturnya.

Arnold menjelaskan, pemilik hak pesawat berkapasitas 4 ton itu terungkap setelah pihak Kemenhub didatangi dua kali mengaku utusan Pemkab Puncak untuk tujuan mengajukan permintaan surat ijin komersil.

BERUSIA TUA
Arnold juga mengemukakan berdasarkan pengamatan Kemenhub, pesawat yang hendak dipersembahkan untuk rakyat Puncak ini telah berumur 40 tahun.

Karena itu, lanjutnya, tidak sesuai Peraturan Menteri (PM) Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 160 Tahun 2015 Tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga.

“Dalam aturan itu menyebutkan batas usia maksimal pesawat yakni 15 tahun,” ketus Arnold.
(awe/dari berbagai sumber).