Angkasa Pura 2

Menyoal Pesawat Pemkab Puncak: Jatuh Setelah Sekitar Sebulan Dioperasikan (1)

Kokpit Perspektif Bang AweSelasa, 1 November 2016
K842JebcTd

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pesawat kargo jenis Turbo Caribou dengan nomor registrasi PK-SWW hilang kontak setelah lepas landas dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Bandara Amingaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Senin (31/10/2016).

Pesawat yang take off sekitar pukul 07.57 WIT, dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 08.15 WIT. Pesawat kargo yang diawaki Captain Pilot Parhat dengan Copilot Fendi serta dua kru pesawat Steven sebagai mekanik dan Endri Baringi sebagai FOO, membawa muatan plat besi gorong-gorong.

Tragedi pesawat itu terjadi hanya sekitar 1,5 bulan setelah pesawat diterima Pemkab Puncak. Untuk kali pertama, burung besi tersebut mendarat di Bandara Amingaru, Ilaga kemarin (15/9/2016) pada pukul 09.30 WIT. Jawapos menyebut pesawat itu baru 15 hari dioperasikan.

Pesawat buatan Amerika ini disambut meriah oleh seluruh komponen Forkopimda Kab. Puncak, tokoh adat, tokoh agama dan seluruh masyarakat yang datang dari 25 distrik dan 206 kampung di kabupaten puncak.

Peresmian penerimaan pesawat caribou ini dipimpin langsung oleh Bupati Puncak Willem Wandik, SE., M.Si, Pihaknya mengatakan bahwa Dirinya beserta segenap masyarakat Kab. Puncak merasa bersyukur, karena kehadiran pesawat ini dianggap sebagai penyelamat bagi seluruh masyarakat yang ada di kabupaten Puncak ini.

Pemerintah Kabupaten Puncak, Papua, membeli pesawat jenis Turbo Caribou dari Amerika Serikat. Pada Kamis, 15 September, pesawat tiba di Kota Ilaga, Kabupaten Puncak. Bupati Puncak Willem Wandik bersama ribuan masyarakat menyambut kedatangan pesawat yang dapat mengangkut muatan empat ton itu. Pesta adat, tarian, dan parade budaya menyemarakkan sambutan.

Bupati mengatakan pesawat dapat mendarat di landasan yang pendek. Kabupaten Puncak memiliki lapangan terbang dengan landasan hanya sepanjang 600 meter. Kondisi tanahnya juga miring. Sedianya pesawat tiba dua hari sebelumnya. Namun cuaca curuk menghambat kedatangan pesawat di Ilaga.

“Kita berharap pengoperasian pesawat dapat menekan harga kebutuhan pokok masyarakat. Sebab harga kebutuhan masyarakat cukup tinggi karena masalah transportasi,” ungkap Bupati seperti dikutip Metrotvnews.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Djuli Mambaya, mengatakan penyediaan pesawat merupakan kebijakan luar biasa. Sebab akses menuju Kabupaten Puncak cukup sulit ditempuh melalui darat.

Pesawat tersebut, kata Djuli, mampu menampung muatan hingga berbobot empat ton. Jadi alat berat maupun kendaraan roda empat yang hendak dibawa ke Puncak tak perlu dibongkar lebih dulu. “Biasanya untuk memindahkan alat berat harus menggunakan helikopter Kamov. Itupun harus dibongkar lebih dulu,” ungkap Djuli. Djuli mencontohkan angkutan dari Mimika ke Puncak. Tarif transportasi udara untuk satu kali angkut alat berat yaitu Rp350 juta.

Kalau dibongkar terlebih dulu, proses pengangkutannya bisa tiga kali. Total biayanya melebihi Rp1 miliar. “Ongkos angkutnya lebih besar dari pada harga alat beratnya,” lanjut Djuli. Djuli menilai pengoperasian Turbo Caribou milik Pemkab Puncak sangat menghemat anggaran.

Kehadiran pesawat ini juga diresmikan oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan Buyung Lalana. Dia mewakili Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang sedang berhalangan hadir.

Buyung mengatakan bahwa pesawat ini dikhususkan untuk mengangkut barang atau kargo demi mengatasi keterisolasian serta tingginya harga BBM dan sembako.

“Saya mewakili Pak Menteri mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa. Persyaratan dan juga perizinan pesawat ini semua sudah terpenuhi, kami berharap agar pesawat ini terus menunjang segala kebutuhan Kabupaten Puncak agar terbuka dari keterisolasian karena sarana perhubungan yang sangat sulit ke kabupaten ini, satu-satunya transportasi hanyalah transportasi udara. Pesawat ini akan dikhususkan untuk logistik dan tidak dikomersilkan,” jelas Buyung.

images (14)

KORUPSI
Namun niat mulia memiliki pesawat untuk memudahkan transportasi logistik itu berbenturan dengan tudingan bahwa pengadaan pesawat tersebut bermasalah.

Laporan dugaan korupsi ini dilakukan oleh Koordinator Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (FMPPP) Arnold Wendahas ke Bareskrim Mabes Polri pada Senin 23 Februari 2016 dengan nomor laporan 24/Fmpp-P/11/2016.

Dalam laporannya, FMPPP menyertakan bukti surat Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak dan rekening koran giro. Dalam hal ini, Bupati Willem menjanjikan pesawat Grand Karebo datang di Kabupaten Puncak akhir Maret 2016. Namun tidak ditepati.

Pesawat itu, Arnold mengemukakan pemiliknya bukan tercatat atas nama Pemkab Puncak melainkan perusahaan PT Alfa, yang diduga milik keluarga Bupati Puncak Willem Wandik.

“Kami menghadap salah satu deputi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 29 September 2016, Kasubdit Produk Aeronautika menjelaskan itu,” ujarnya.

“PT Alfa milik keluarga Bupati Willem. Masyarakat terkejut karena ini pelanggaran menyalahgunakan wewenang beli pesawat pakai uang pemkab tapi atas nama perusahaan. Jadi kalau mau pakai pesawat harus sewa di perusahaan Alfa ini, ada apa sebenarnya?” tuturnya.

Arnold menjelaskan, pemilik hak pesawat berkapasitas 4 ton itu terungkap setelah pihak Kemenhub didatangi dua kali mengaku utusan Pemkab Puncak untuk tujuan mengajukan permintaan surat ijin komersil.

BERUSIA TUA
Celakanya, kata Arnold, berdasarkan pengamatan Kemenhub, pesawat yang hendak dipersembahkan untuk rakyat Puncak ini telah berumur 40 tahun.

Karena itu, lanjutnya, tidak sesuai Peraturan Menteri (PM) Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 160 Tahun 2015 Tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga.

“Dalam aturan itu menyebutkan batas usia maksimal pesawat yakni 15 tahun. Bupati benar-benar berniat mau membunuh rakyatnya,” ketus Arnold.

Diungkapkan, pihak Kemhub memastikan dalam waktu dekat akan melakukan investigasi. Sebab, selain tidak memenuhi spesikasi usia pesawat, keberadaan pesawat bercorak warna abu-abu ini telah melecehkan kedaulatan Indonesia.

“Kami mendengar pihak bupati membujuk Kemenhub untuk mengeluarkan izin. Tapi pihak Kemenhub memastikan akan menolak karena datangnya pesawat itu merupakan pelanggaran berat. Bayangkan saja orang asing masuk tanpa izin saja kita sudah ramai, apalagi ini pesawat,” ujar Arnold.

TELAT DATANG
Pesawat Grand Caribou dianggarkan dalam APBD Kabupaten Puncak tahun anggaran 2015 sebesar Rp 146 miliar.

Persoalan muncul, setelah setahun pesawat tidak juga datang, padahal Bupati Willem mengaku telah menyerahkan 100 persen dari total anggaran pada pihak rekanan.

“Sekarang pihak Kemenhub memberitahukan pada kami bahwa harga pesawat itu jauh di bawah Rp 146 miliar. Ini sesuai dengan dugaan kami telah terjadi markup anggaran pembelian, sebagaimana juga telah kami laporkan pada Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung,” ujarnya.

(awe/dari berbagai sumber).