JAKARTA (BeritaTrans.com) - TNI sebagai alat negara tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah dan mengadu domba bangsa dengan provokasi serta politisasi SARA. TNI akan menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, tegas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.Penegasan itu dikemukakan Panglima TNI saat memimpin Apel Gelar Kesiapsiagaan Pengamanan Tahap Kampanye dalam rangka Pilkada serentak, di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016). Demikian rilis Puspen TNI yang dikirimkan kepada BeritaTrans.com.Di hadapan 4.000 personel TNI, Polri dan Satpol PP, Panglima TNI juga menyampaikan bahwa TNI dan Polri adalah satu dalam menjaga dan menopang bangsa Indonesia yang saat ini bersama-sama sedang membangun di seluruh pelosok Indonesia. Rekatkan soliditas TNI-Polri dan bergandengan tangan bersama-sama dalam melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas, untuk mewujudkan rasa aman dan tentram di masyarakat selama gelaran pesta demokrasi di Indonesia, jelasnya.Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI menjelaskan bahwa, tugas TNI selama di-BKO-kan ke Polri sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kapolri yaitu, mengamankan jalannya demonstrasi agar berlangsung dengan tertib dan aman dari awal hingga akhir, sehingga masyarakat yang menyampaikan aspirasi dapat terlaksana dengan baik.Tugasmu adalah melindungi semuanya, namun apabila ada demontrasi yang meningkat menjadi anarkis bahkan radikal, maka yang kamu lindungi adalah rakyat Indonesia, jangan sampai terkena dampak dari demo yang anarkis dan radikal tersebut, tegas Panglima TNI.Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo kembali menegaskan, untuk prajurit TNI dimanapun bertugas dan berada, jangan pernah ragu dalam melindungi rakyatmu, karena rakyat adalah ibu kandung TNI. Ingat! bahwa prajurit TNI selalu memegang teguh amanat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta membela ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD 1945, ujarnya.Mengakhiri pengarahannya, Panglima TNI memerintahkan kepada seluruh prajurit TNI agar tidak ragu dalam mengambil keputusan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Jika ada dampak yang berakibat pada prajurit TNI, maka tidak usah ragu. Ini adalah perintah komando, dan prajurit TNI tidak akan dipenjarakan, karena kalian hanya sebagai saksi. Dalam perintah komando yang bertanggung jawab adalah saya sebagai Panglima TNI yang memberikan perintah, tegasnya.Turut hadir dalam Apel Gelar Kesiapsiagaan Pengamanan, antara lain Wakasad Letjen TNI M. Erwin Syafitri, Wakasal Laksdya TNI Arie Hendrycus Sembiring, dan Wakasau Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja.Selain itu, Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana, Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (agus w).