KNKT Gelar Diskusi Sistem Penanganan Kecelakaan Angkutan Barang Berbahaya

  • Oleh :

Kamis, 17/Nov/2016 14:08 WIB


BANDUNG (beritatrans.com) - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menggelar diskusi tentang membangun sistem tanggap darurat angkutan bahan beracun dan berbahaya (B3) yang terintegrasi di Bandung, Kamis (17/11/2016).Diskusi yang dibuka langsung oleh Kepala KNKT Soerjanto Tjahjono itu diikuti oleh sejumlah stake holder seperti PT Pertamina, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, PT Jasa Marga, PT Jasa Raharja, Asosiasi Pengusaha Transportasi Bahan Berbahaya & Beracun (APT-B3), dan pemangku kepentingan lainnya.IMG_20161117_141623Dalam sambutan pembukaannya, Soerjanto mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada sistem penanganan hazard dalam pengangkutan B3. Padahal, angkutan B3 sangat riskan terjadinya kecelakaan."Kalau angkutan B3 mengalami kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab menanganinya?" kata Soerjanto.IMG_20161117_141440Soerjanto mempertanyakan, apakah pemadam kebakaran memiliki keahlian dan kualifikasi menangani kecelakaan transportasi pengangkut B3. Begitu juga dengan Basarnas yang justeru lebih fokus menangani bencana alam seperti longsor atau banjir."B3 itu memiliki spesifikasi khusus dan cara pengangkutannya juga khusus," tuturnya.IMG_20161117_141222Apalagi kalau B3 yang diangkut itu berupa racun sianida, klorine, atau racun-racun lainnya yang membahayakan lingkungan dan manusia. Juga barang yang mudah meledak seperti BBM, gas, dan yang lainnya."Sudah banyak contoh pengangkut B3 mengalami kecelakaan di jalan raya dan menyebabkan banyak korban. Ada juga kendaraan B3 yang terguling ke sawah sehingga hektaran sawah tercemar," kata Soerjanto.IMG_20161117_141551Menurutnya, ketiadaan sistem penanganan hazard angkutan B3 juga terjadi di transportasi laut, udara, dan kereta api. "Untuk itu pertemuan ini diharapkan memperoleh berbagai masukan dari para pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan transportasi B3, termasuk bagaimana sistem penanganannya bila terjadi insiden maupun aksiden. Dan terpenting sistemnya harus terintegrasi sehingga tidak menimbulkan kesan tumpang tindih seperti sekarang," katanya. (aliy)