Angkasa Pura 2

Ini Peraturan Menhub Bidang Penerbangan yang Telah Dideregulasi (1)

BandaraKamis, 24 November 2016
IMG-20161120-WA037

MANADO (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan (Kemhub) terus melakukan deregulasi, termasuk di bidang penerbangan yang sejak 2009-2016 telah ditetapkan sebanyak 191 Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub).

Deregulasi bertujuan merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi atau tumpang tindih peraturan-peraturan.

“Selain itu juga untuk melakukan keselarasan antar peraturan dan menjaga konsistensi peraturan,” ujar Kepala Bagian Hukum Sesditjen Perhubungan Udara Rudi Richardo di Manado, Kamis (24/11/2016).

Hingga saat ini, sedikitnya sembilan Permenhub atau PM bidang udara yang telah dideregulasikan dari total PM yang sudah diterbitkan.

Permenhub atau PM yang telah dideregulasi diantaranya Permenhub PM No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan atas PM No. 160 tahun 2015.

Di dalam PM itu disebutkan bahwa umur pesawat udara untuk angkutan udara khusus kargo yang didaftarkan dan dioperasikan pertama kali di Indonesia. Semula maksimal berusia 15 tahun, menjadi maksimun berusia 25 tahun.

“Sedangkan untuk usia pesawat khusus kargo yang beroperasi di wilayah Indonesia, yang semula berusia maksimum 30 tahun, menjadi maksimal 40 tahun,” kata Rudi.

Selanjutnya PM No. 77 tahun 2014 tentang perubahan KM No. 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

Disebutkan bahwa syarat penambahan kapasitas pada rute penerbangan. Bila sebelumnya ada tujuh syarat, kini menjadi cukup tiga syarat. Sedangkan permohonan tertulis penambahan kapasitas rute penerbangan, dilakukan pengurangan satu dokumen, yakni data permintaan pasar.

PM lainnya yakni No. 5 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas PM No. 25 tahun 2008 Penyelenggaraan Angkutan Udara, yakni terkait perubahan kewenangan.

“Perubahan kewenangan, yang semula pemberian izin usaha angkutan niaga, penilaian permohonan izin usaha, evaluasi rute, pelaporan, dan pemberian izin perubahan nama perusahaan, oleh Dirjen Perhubungan udara, menjadi oleh Menteri Perhubungan,” urai Rudi.

Keempat, PM 41 tahun 2015 tentang perubahan ketiga dari PM KM 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, diantaranya terkait penambahan ketentuan saham perusahaan, dimana mayoritas harus dimiliki Badan hukum Indonesia atau WNI. (omy)