Angkasa Pura 2

Pengamat Bilang, Transportasi Harus Bisa Diakses Penyandang Disabilitas

KoridorSelasa, 6 Desember 2016
IMG-20161206-WA0014

JAKARTA (beritatrans.com) – Pembangunan sarana dan prasara transportasi harus dapat diakses oleh para penyandang cacat atau disabilitas. Ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang mudah diakses oleh mereka.

Pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan, saat ini telah diterbitkan UU 8/2016 Tentang Disabilitas.

“Pasal 105 menyebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas termasuk pelayanan jasa transportasi publik,” kata Djoko.

Dalam UU Nomor 22/2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, khususnya Pasal 25 (ayat 1) menyebutkan, setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.

“Namun hingga kini, masih banyak ditemukan fasilitas pejalan kaki yang belum mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas,” ujarnya.

Djoko mengatakan, bantuan sejumlah bus oleh Kemhub ke daerah menurutnya sudah melakukan hal itu Di dalam bus sudah disediakan fasilitas tempat kursi roda agar bisa langsung ditempatkan di area itu. Pembangunan beberapa halte pun ada yang mengakomodir kebutuhan kaum disabilitas.

“Namun masih ada juga yang belum sempurna sesuai aturan yang dikehendaki. Masih sekedar ada. Bahkan terkadang cenderung mencelakakan pengguna,” katanya.

Pasal 134 UU nomor 1/2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 tahun dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari tambahan tempat duduk, kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara, penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas selama berada di pesawat udara.

“tersedianya personel yang dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas serta tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penumpang udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh mereka,” kata Djoko.

Pada dasarnya, penyandang disabilitas memerlukan intervensi agar bisa menjalankan aktivitas keseharian yang normal dan layak serta menjalankan fungsinya sebagai anggota masyarakat. Namun di sisi lain mereka juga ingin diperlakukan sebagai individu yang setara dan mandiri. Tanpa harus mengundang belas kasihan yang berlebihan. (aliy)