Angkasa Pura 2

KEMHUB RAIH PENGHARGAAN KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DARI OMBUDSMAN RI

Another NewsKamis, 8 Desember 2016
IMG-20161208-WA0000

JAKARTA (Beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan (Kemhub) meraih penghargaan dengan predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap 15 produk pelayanan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik yang digelar di Hotel Borobudur, Rabu (7/12/2016).

Ini penghargaan pertama yang diterima Kemhub dengan penilaian dalam hal kinerja pelayanan publik melalui observasi yang dilakukan Ombudsman tentang kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan pokok penilaian bahwa setiap instansi berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai atribut standar pelayanan publik.

“Saya pikir ini suatu langkah baik dari Ombudsman untuk memberikan apresiasi bagi instansi yang melayani publik, kita tahu bahwasanya saat ini masyarakat ingin sekali mendapatkan layanan dari pemerintah dan memang saatnya kita harus meningkatkan pelayanan kepada publik”, ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam siaran pers di Jakarta.

Menteri Perhubungan mengapresiasi yang dilakukan Ombudsman dan memandang penilaian pelayanan publik seperti ini bisa dilakukan dari tahun ke tahun, sehingga dari Kementerian, Lembaga, Pemda dapat meningkatkan diri dalam hal pelayanan.

“Kita memang sudah melakukan pelayanan yang terbaik namun kita tetap melakukan self correction karena kita harus memberikan layanan yang cepat, baik dan murah masyarakat”, lanjut Menhub.

“Standar layanan publik setidaknya punya tiga acuan, yaitu kecepatan waktu, kualitas layanan dan biaya yang efisien,” tandas Menhub Budi Karya.

Acara yang dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ini memberikan 65 penghargaan kepada Satuan setingkat Kota, Kabupaten, Provinsi, Lembaga dan Kementerian yang dinilai oleh Ombudsman RI sebagai kepatuhan yang tinggi terkait standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.(helmi)

loading...
Terbaru
Terpopuler
Terkomentari