Angkasa Pura 2

Manfaatkan Barang Milik Negara, Raihan PNBP Kemhub Capai Rp9.5 Triliun

Bandara Dermaga Koridor Litbang SDMKamis, 8 Desember 2016
Irjen Kemhub PNBP

JAKARTA (Beritatrans.com) – Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemhub), Dr. Cris Kuntadi mengatakan, sampai awal Desember ini, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub sebesar Rp9.5 triliun telah mencapai Rp6.5 triliun.

“Jumlah ini jauh lebih baik dari tahun 2015 yang hanya mencapai Rp4.2 triliun dari target sebesar Rp3.2 triliun,” Cris Kuntadi dalam pembukaan pada acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pola Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan BUMN, BUMD dan Swasta, Kamis (8/11/2016)

Dia melanjutkan, pada tahun 2017 Kemhub menargetkan pendapatan PNBP sebesar Rp10 triliun dengan target pencapaian sebesar Rp7.6 Triliun. Realisasi penerimaan PNBP di lingkungan Kemhub terus naik dari tahun ke tahun.

“Ini merupakan upaya nyata Kemenhub dalam meningkatkan pemahaman yang sama dan terarah mengenai kerjasama pemanfaatan BMN di lingkungan Kemenhub dengan BUMN/BUMD dan Swasta guna meningkatkan transportasi nasional yang terintegrasi melalui skema kerjasama pemanfaatan BMN”, jelas Irjen.

Poin penting yang menjadi perhatian Irjen adalah perlunya pemahaman dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kemenhub terhadap bagaimana pemanfaatan BMN, khususnya terkait dengan konsep kerjasama pemanfaatan BMN.

“Kegiatan FGD terkait kerjasama pemanfaatan BMN di lingkungan Kemenhub dengan orientasi pada peningkatan pemahaman yang sama dan terarah yang tujuannya mendapatkan pemahaman dan tata cara serta mekanisme pemanfaatan BMN, mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMN kita, meningkatkan penerimaan negara melalui pemanfaatan BMN yang idle dan penghematan biaya operasional dan pemeliharaan atas aset atau BMN tersebut,” tukas Irjen.

Penetapan Status Penggunaan (PSP)

Cris Kuntadi menambahkani, tahun 2016 ini Kemenkeu menargetkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) terhadap aset yang dimiliki Kemenhub sebanyak Rp13 triliun. Namun pada saat ini, laporan yang masuk dari sektor kereta api saja sudah dapat memenuhi PSP sebesar Rp34 triliun, belum ditambah dari sektor laut, darat dan udara.

“Kita perlu kerja keras untuk memakmurkan negeri, bisa menghubungkan antar pulau, dengan cara menjaga BMN yang kita miliki untuk bisa bermanfaat secara maksimal”, tegas Irjen.

FGD ini dihadiri oleh para pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama/setingkat, para pejabat administrator di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, BUMN, BUMD, serta Swasta.

Para peserta yang hadir diharapkan dapat memahami proses pemanfaatan BMN serta dapat mencari solusi penyelesaian masalah yang timbul dalam proses pemanfaatan BMN tersebut. (helmi)

loading...