JAKARTA (beritatrans.com) - Pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih menitik beratkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur transportasi. Persoalan utama yang dihadapi adalah dana APBN sangat terbatas, sehingga perlu menggali sumber-sumber pendanaan lain."Mekanisme pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi yang bersumber dari non APBN inilah yang kami diskusikan," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perhubungan Dr. Ir. Agus Santoso, M.Sc., usai membuka Focuss Group Discussion (FGD) tentang Skema Pembiayaan Infrastruktur Transportasi di Jakarta, Kamis (15/12/2016).Agus Santoso mengatakan, selama ini sebagian besar proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi bertumpu pada dana APBN dan dana internal BUMN transportasi. Akibatnya, banyak proyek pembangunan infrastruktur transportasi yang tersendat akibat terbatasnya ketersediaan dana APBN. "Sehingga Pak Menteri Perhubungan menugaskan Badan Litbang untuk menelaah dan mencari berbagai alternatif pembiayaan selain APBN," katanya.Menurutnya, FGD yang digelar hari ini merupakan langkah awal dari pelaksanaan amanat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi itu. Sehingga Badan Litbang sengaja mendatangkan nara sumber dari berbagai stake holder, seperti dari Bappenas, Kementerian BUMN, BUMN, PT Manajemen Infrastruktur Indonesia, PT Manajemen Mandiri Investasi, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), dan para pemangku kepentingan lainnya.Agus menyebutkan, dari paparan para pembicara, diketahui bahwa mekanisme pembiayaan pembangunan infrastruktur itu ternyata tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan banyak pola pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Kenterian Perhubungan. Salah satu contohnya adalah dengan memanfaatkan dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor transportasi. Selain itu, bisa juga dengan mencari pendanaan dari lembaga non perbankan seperti dengan cara memanfaatkan dana pensiun atau dana-dana non perbankan lainnya."Banyak ide-ide yang muncul. Tinggal kita telaah lebih mendalam mekanisme seperti apa yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Perhubungan," tuturnya.Sekretaris Bandan Litbang Perhubungan Ir. Sugiadi Waluyo juga menyampaikan bahwa pencarian sumber-sumber dana selain APBN sangat diperlukan. Sebab, kebutuhan dana pembangunan infrastruktur transportasi sangat besar dan tidak mampu ditanggung seluruhnya oleh APBN."Dalam RPJPM Kementerian Perhubungan, pembangunan infrastruktur sektor transportasi hingga 5 tahun ke depan sangatlah besar. Sehingga sangat tidak mungkin dibiayai seluruhnya oleh APBN," kata Sugiadi.Ia mencontohkan, target pembangunan rel kereta api hingga lima tahun ke depan saja sekitar 2.500 km dengan membutuhkan dana nyaris Rp150 triliun. Sementara anggaran Kementerian Perhubungan sendiri totalnya hanya sekitar Rp50 triliun per tahun. Anggaran sebesar itu dibagi untuk sektor kereta api, udara, laut, darat, dan sekretariat jenderal."Jadi kalau hanya mengandalkan APBN, sangat tidak mungkin mencapai target," tuturnya. (aliy)