Angkasa Pura 2

Ferdinand: Subsidi Kendaraan Angkutan Barang Bisa Dengan Kurangi Pajak Kendaraan

Ekonomi & Bisnis KoridorJumat, 16 Desember 2016
uploads--1--2013--03--33402-aksi-mogok-truk-di-pelabuhan-tanjung-perak-ist-7400-truck-organda-telan

JAKARTA (Beritatrans.com) – Kendaraan umum angkutan barang untuk distribusi barang di Tanah Air hendaknya tetap diberikan subsidi untuk menjaga kelangsungan distribusi nasional. Namun cara dan mekanisme subsidi diberikan dalam bentuk yang lain.

“Lebih baik Pemerintah memberikan subsidi lewat mekanisme pemotongan pajak kendaraan. Nilainya flat dan sama setiap kendaraan, dengan demikian ada keadilan besaran subsidi yang diterima dan tidak perlu menaikkan ongkos transportasi,” kata Direkrur Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaen saat dikonfirmasi Beritatrans.com di Jakarta, Jumat (16/12/2016).

Sementara itu, lanjut dia, kepada masyarakat khususnya masyarakat pasar yang seharusnya mendapat subsidi bisa dilakukan dengan cara membebaskan para pedagang pasar itu dari segala bentuk pungutan dan pajak-pajak yang tidak perlu dipungut.

“Kebijakab ini lebih adil dan bisa dinikmati yang herhak. Semua menerima subsidi yang sama dan berkeadilan bukan oleh orang-orang kaya seperti selama ini,” kilah Ferdinand.

Maka atas dasar ketidakadilan subsidi bagi masyarakat, menurut EWI, mendesak pemerintah untuk mengatur mekanisme subsidi yang lebih baik, tepat sasaran dan berkeadilan sosial. “Pemerintah tidak perlu kuatir dengan pihak-pihak yang ingin mempolitisir masalah subsidi solar ini,” papar Ferdinand lagi.

Jika pemerintah mampu menunjukkan mekanisme baru subsidi yang lebih tepat, tambah Ferdinand, maka semua bentuk pernyataan yang terkesan atau pura-pura membela rakyat tidak perlu dihiraukan.

“Banyak yang pura-pura dan seolah-olah membela rakyat karena kehilangan subsidi, padahal sesungguhnya tidak demikian.* Makanya pemerintah harus cermat menjelaskan ke publik bahwa subsidi pada produk seperti sekarang tidak mendidik rakyat,” terang Ferdinand.

Subjek Subsidi Harus Tepat

Subsidi produk harus dihentikan dan subsidi harus kepada orang. “Subjek subsidinya harus tepat, subjek bergerak bukan produk, karena subsidi pada produk seperti BBM hanya dinikmati oleh kalangan mampu yang punya kendaraan,” kilah pengamat muda itu.

Sementara masyarakat yang tidak punya kendaraan harus menunggu efek subsidi setelah berputar mulai dari hulu hingga hilir.

“Pemerintah memperbaiki mekanisme subsidi solar. Subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran harus dicabut dan ditata ulang mekanismenya. Kasihan rakyat yang seharusnya menerima subsidi menjadi tidak menerima karena kesalahan mekanisme,” tegas Ferdinand.(helmi)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari