Angkasa Pura 2

Kemhub Musti Jajaki Mekanisme Baru Pendanaan Infrastruktur Transportasi

Ekonomi & Bisnis LitbangJumat, 16 Desember 2016
Pemprov_DKI_Harus_Kemekakan_Hasil_Uji_Coba_Larangan_Sepeda_Motor

JAKARTA (beritatrans.com) – Selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo pembangunan nasional lebih memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur transportasi. Dengan demikian, kebutuhan dana untuk itu sangat besar. Sementara kapasitas atau kampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas.

“Makanya Kementerian Perhubungan perlu segera menjajaki sumber-sumber pendanaan baru untuk membangun infrastruktur transportasi yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Prof. Danang Parikesit kepada beritatrans.com dan Tabloid Mingguan Berita Trans usai menjadi moderator Focus Group Discussion Skema Pembiayaan Infrastruktur Transportasi yang digelar Badan Litbang Perhubungan, kemarin.

Danang mengatakan, Kementerian Perhubungan selama ini masih mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi yang berasal dari APBN, APBD, dana BUMN. Padahal ketiga sumber pembiayaan itu sangat terbatas. Sementara proyek-proyek pembangunan infrastruktur transpirtasi sangat banyak.

IMG_20161215_114926

“Bila hanya mengandalkan dana APBN, APBD, dan BUMN, pasti tidak akan cukup. Padahal di luaran sana, sangat banyak sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan,” kata Danang.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan hanya perlu membuka satu-satu setiap sumber pembiayaan. Beberapa sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan diantaranya adalah dana dari lembaga keuangan seperti perbankan, obligasi, dan instrumen lembaga keuangan lainnya.

“Bahkan Kementerian Perhubungan seharusnya lebih bisa memanfaatkan sumber dana yang berasal dari lembaga non keuangan seperti lembaga dana pensiun,” ujarnya.

Menurut Danang, lembaga-lembaga non keuangan inilah yang justru memiliki dana sangat besar. Bahkan bisa melebihi dana yang dialokasikan oleh perbankan selama lima tahun ke depan untuk infrastruktur, yakni sekitar Rp300 triliun.

“Dalam diskusi tadi muncul beberapa tawaran pembiayaan dari lembaga non bank seperti dana pensiun, limited concession scheme atau LCS, dan termasuk memanfaatkan dana PNBP serta dana-dana non perbankan lainnya,” katanya.

Danang menegaskan, Badan Litbang Perhubungan akan menjadi semacam eye opener atau pembuka wawasan untuk mempelajari dan memilih mekanisme pembiaya seperti apa yang cocok digunakan oleh Kementerian Perhubungan.

“Sehingga ke depan, membangun infrastruktur transportasi tidak lagi hanya mengandalkan dana APBN,” ujarnya. (aliy)