Angkasa Pura 2

Puskepi Usul Alihkan Subsidi Solar Dan Hapus PPh Pengusaha Angkutan Barang

Ekonomi & Bisnis Energi KoridorJumat, 16 Desember 2016
Truk-angkutan-Barang

JAKARTA (Beritatrans.com) – Pemerintah bisa lebih peduli dan memberdayakan pengusaha jasa angkutan barang di Tanah Air. Langkah itu sekaligus mendukung kelancaran arus logistik dan pembangunan ekonomi nasional. Caranya dengan Menghapus pajak penghasilan (PPh) ketimbang memberi subsidi kepada bahan bakar minyak (BBM) solar yang mereka gunakan.

“Jika kedua kebijakan itu dilakukan, publik akan merasakan ketidakadilan sikap pemerintah terhadap rakyatnya jika pemerintah bersikap menganakemaskan pengusaha angkutan yang menggunakan BBM Solar dengan tetap mempertahankan adanya subsidi untuk Solar,” kata Pengamat Kebijakan Energi Nasional, Sofyano Zakaria saat dikonfirmasi Beritatrans.con di Jakarta, Jumat (16/12/2016).

Menurut Sofyano, para pengusaha angkutan barang dan penumpang juga sama dengan pengusaha-pengusaha di bidang pelayaran karena sama-sama bergerak di sektor jasa angkutan logistik. “Tetapi pengusaha pelayaran sudah lama tidak mendapat BBM subsidi dari pemerintah, dan kenyataan ini tidak berdampak signifikan terhadap inflasi,” jelas.

Jadi kata Sofyano, Pemerintah jangan menggunakan alasan inflasi untuk tetap mempertahankan subsidi Solar kepada para pengusaha angkutan barang.

“Kebijakan itu akan lebih elegan dan mencerminkan rasa keadilan, jika subsidi kepada angkutan juga dicabut. Atau jika pemerintah ingin memberikan perhatian lebih kepada para pengusaha angkutan maka sekali lagi bahwa hal itu bisa dilakukan dengan cara menghapus PPh mereka,” tukas Sofyano.

Yang ia sesali, lanjut Sofyano, penentuan tarif angkutan barang pada kenyataannya tidak berdasar kepada ketentuan tarif yang ditetapkan pemerintah sebagaimana yang berlaku terhadap tarif angkutan penumpang.

“Jadi jasa angkutan barang atau logistik services, murni bisnis. Kondisi ini bagi masyarakat bisa dinilai sebagai ketidakadilan ketika pemerintah tetap memberi subsidi dengan alasan karena menghindari inflasi ketika subsidi dicabut atau dikurangi,” kilah Sofyano.

“Kalau ada unsur inflasi yang terjadi akibat Pemerintah membuat kebijakan menghapus subsidi pada BBM Solar, maka seharusnya itu dijadikan tantangan yang harus mampu diantisipasi dan dicarikan solusinya, bukan menjadi pertimbangan untuk tetap mensubsidi solar,” tambahnya.

Subsidi Solar Rp7 Triliun

Apalagi, kata dia, pasca dikurangi dan dihapusnya subsidi BBM jenis premium serta listrik bagi rakyat, publik juga bisa mempermasalahkan adanya subsidi solar yang ditanggung Pemerintah sekitar Rp7 triliun per tahun itu.

“Publik tahu, pengguna subsidi solar sebesar triliunan rupiah itu adalah para pengusaha angkutan barang dan penumpang yang pada dasarnya adalah pengusaha atau pebisnis,” katanya.

Sementara pengusaha jasa angkutan barang yang menggunakan BBM solar untuk kendaraannya, pada dasarnya menjual jasa angkutan kepada penyewa dengan pola bisnis to bisnis. “Ini tentu berorientasi kepada keuntungan,” terang Puskepi.

“Masyarakat yang selama ini nyaris sudah tidak menikmati subsidi untuk BBM dengan beralih ke Pertalite dan Pertamax termasuk masyarakat yang telah dipaksa harus membayar tarif listrik yang subsidinya telah dikurangi, tentu pantas merasa iri dengan kebijakan pemerintah yang terbukti tetap memberi subsidi untuk Solar bagi pengusaha angkutan barang dan penumpang,” pungkas Sofyano.(helmi).