Angkasa Pura 2

Kecelakaan Kapal Zahro Express, Ini Kata Ketua YLKI Tulus Abadi

DermagaMonday, 2 January 2017

JAKARTA (Beritatrans.com) – Kejadian terkabarnya kapal Zahro Express  menjadi pengalaman buruk di awal tahun 2017.  Kapal wisata itu membawa dua ratus lebih penumpang yang ingin berwisata ke pulau Tidung dan Jembatan Cinta di Kepulauan Seribu terbakar dan mengaibatkan puluhan penumpangnya meninggal dunia

“Kasus duka ini harus menjadi perhatian semua pihak agar tidak terulang kembali di masa mendatang,” kata  Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi di Jakarta, Senin (2/1/2017).

Menurut dia, peran Syahhbandar dalam kejadian ini harus diusut tuntas. Pasalnya kapal tersebut diketahui berlayar dengan jumlah penumpang yang melebihi kapasitas.  “Patut diduga ada yang tidak beres dan harus diusut tuntas agar tidak terulang kembali,” pinta Tulus.

“Ini harus diusut peran Syahbandar, mengapa kapal wisata tersebut bisa beroperasi dengan jumlah penumpang yang ada,” katanya saat dikonfirmasi Beritatrans.com, Senin.

Dia menambahkan, penumpang ada 230, kemudian penyediaan pelampung hanya ada 100, yang lain pakai apa? Kan kekurangan pelampung. Peran Syahbandar tidak ada di sini. Atau jangan-jangan bermain mata dengan kapal bersangkutan?” tukas Tulus.

Dikatakan Tulus, kejadian nahas ini menjadi ‘kado’ awal tahun yang buruk dari sisi konsumen Indonesia. “Ini kado awal yang sangat buruk bagi sisi konsumen, karena kecelakaan wisata yang merenggut korban massal,” katanya.

Tulus juga meminta kepada petugas berwenang untuk lebih ketat melakukan pengawasan sarana transportasi. Terlebih, alat transportasi wisata yang mendapat bayaran dari penumpang.

“Kalau kapal wisata saja pengelolaannya seperti ini, bagaimana dengan kapal non wisata? Atau kapal perintis di non pinggiran sana?” kilah aktivis konsumen itu lagi.

“Penumpabng bayar, tapi tidak dilengkapi dengan standar keselamatan yang memadai. Kan jumlah penumpang harus sesuai dengan jumlah pelampung. Pengawasan kletat dari hulu mulai perizinan operasional di lapangan, penagwasan selama ini, izin nahkoda dan segala macam harus diperketat. Jadi jangan berhenti di urusan polisi, urusan kasus hukumnya saja,” tegas Tulus.(helmi/dtc)