JAKARTA (Beritatrans.com) - Lembaga pendidikan di lingkungan Badan Pengembangam SDM Perhubungan, Kementerian Perhubungan (Kemhub) perlu mendidik dan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) profesional di bidang perhubungan. Kapasitas diklat perlu ditambah sekaligus mutu lulusan yang dihasilkan harus makin baik.
Secara keseluruhan masih kurang (SDM perhubungan-red) di Indonesia. Tapi kalau semua diserap menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tidak mungkin, karena keterbatasan anggaran, kata pakar transportasi dan Kepala Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Djoko Setijowarno kepada Beritatrans.com di Jakarta, Minggu (1/1/2017).
Oleh karena itu, lanjut dia, perlu membuka peluang lebih besar bagi swasta untuk merekrut sumber daya manusia (SDM) Perhubungan dari sekolah-sekolah transportasi BPSDM Perhubungan.
Setiap tahun, ada ribuan perwira transportasi lulusan sekolah-sekolah di bawah BPSDM Perhubungan, sebut Ketua MTI Jawa Tengah itu.
Menurut Djoko, mereka harus dimanfaatkan dan bekerja sesuai bidang keahliannya di bidang transportasi. Pasalnya, banyak subsidi negara untuk membiayai pendidikan mereka.
Untuk membenahi transportasi nasional butuh tangan-tangan terampil mereka. Namun begitu, kemampuan dan profesionalisme mereka perlu terus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing, kilah Djoko.
Untuk SDM matra udara, laut dan sebagian perkeretaapian, papar Djoko, sudah banyak swasta yang merekrut. Hal itu bagus karena akan mampu meningkatkan daya saing nasional di mata dunia.
Bahkan untuk SDM Perkeretaapian sangat kurang dan banyak dibutuhkan oleh operator ka di Tanah Air nanti, papar Djoko.
Selain PT Kereta Api Indonesi (KAI) dan KRL Jabodetabek, akan ada beberapa operator KA seperti Mass Rapit Transit (MRT) dan juga operator KA di luar Jawa nanti membutuhkan banyak SDM profesional.
Selain itu, tambah Djoko, masih banyak pekerjaan lain terkait kereta api yang mmbutuhkan SDM profesional, termasuk para lulusan sekolah transportasi.
Mereka nanti akan bekerja di berbagai jenis pekerjaan dan profesi. Baik sebagai PNS, konsultan, kontraktor, pengajar, dan sebagainya, tandas Djoko.(helmi).
