Angkasa Pura 2

Polri Harus Tegas dan Adil Menegakkan Hukum Lalu Lintas di Jalan

Aksi Polisi KoridorSabtu, 14 Januari 2017
IMG-20170109-WA0013

JAKARTA (Beritatrans.com) – Aparat Polri sebagai penegak hukum di jalan harus bersikap adil dan tegas dalam menegakkan hukum lalu lintas khususnya di jalan raya. Semua kendaraan terlebih yang melayani angkutan umum harus dipastikan laik jalan, memenuhi syarat adminisrasi dan dioperasikan oleh orang yang profesional.

Demikian disampaikan pakar transportai dan Kepala Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang, Djoko Setijowarno kepada Beritatrans.com di Jakarta, kemarin.

“Bolehkah dioperasikan mengangkut penumpang berkapasitas 25 orang sedangkan STNK dan TNKB aslinya belum keluar,” tanya Djoko diplomatis. “Kasus ini seharusnya tidak boleh terjadi dan Polri bisa mengambil tindakan tegas disana,” saran dia lagi.

Fakta di lapangan, menurut Djoko, masih terjadi kasus-kasus pekanggaran hukum seperti itu. Kendaraan beroperasi bahkan untuk angkutan umum, sementara STNK belum keluar. “Parahnya lagi, ada salah satu kendaraan (transportasi massal) mempunyai dua nopol berbeda plat putih,” papar Djoko.

Sesuai pasal 228 UU No. 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (UU LLAJ) disebutkan dengan jelas. Apa kewajiban pengguna kendaraan umum dan operator yang mengoperasikan moda transportasi umum darat di Indonesia tersebut.

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),” terang Djoko.

Dia menambahkan, kendaraan umum beroperasi tapi, dan hanya dalamkasus STKN. Semenbtara, masih banyak aturan dan kelengkapan kendaraan yang juga harus dipenuhi oleh operator kendaraan umum, seperti plat nopol atau TNKB gimana?

Terkait masalah tersebut, Djoko menyebutkan, sesuai pasal 280 UU LLAJ yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Untuk menegakkan aturan hukum di jakan itu sangat oerku, ini perinah UU.Selain itu, upaya penegakkan hukum itu terkait erat dengan masalah keselamatan bertransportasi juga.

“Banyak kasus terjadi, kecelakaan lalu lintas jalan termasuk yanag menelan korban jiwa biasanya diawali dengan pelanggaran hukum. Misalnya, surat-surat tidak lengkap, terus ada Operasi kepolisian. Implikasinya, mereka lari menghindari petugas sampai memicu terjadinya kecelakaan maut. Ini yang harus difikirkan bersama,” tegas Djoko.(helmi)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari