Angkasa Pura 2

Badan Litbang Bahas Tol Udara Untuk Tekan Disparitas Harga Di Papua

Bandara Kokpit LitbangMinggu, 15 Januari 2017
IMG_20170115_215159

JAKARTA (beritatrans.com) – Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perhubungan menggelar Focus Group Discussion (FGD), Selasa (10/1/2017), untuk menentukan pemilihan tipe pesawat udara dan bandar udara yang cocok digunakan untuk program tol udara di Papua.

Keberadaan tipe pesawat dan bandara yang tepat itu akan berdampak pada lancarnya arus logistik di pulau paling timur Indonesia tersebut, sehingga diharapkan dapat menurunkan disparitas harga yang saat ini dinilai masih sangat tinggi.

Acara tersebut dihadiri Kepala Badan Litbang Perhubungan DR. Ir. Agus Santoso, M.Sc., Kapus Litbang Transportasi Udara Moh Alwi, Bupati Mamberamo Raya Papua Dorinus Dasinapa, dan para pejabat serta stakeholder terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Agus Santoso berharap, pembangunan rute-rute penerbangan di Papua menggunakan tipe-tipe pesawat yang tepat, sehingga memudahkan untuk menjangkau sejumlah daerah di Papua dengan kondisi bandara yang ada.

Menurut Agus, selama ini terjadi disparitas harga yang sangat mencolok antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Bahkan di Papua sendiri, terjadi disparitas harga antara wilayah perkotaan dengan daerah-daerah pegunungan.

“Pak Menhub Budi Karya sangat ingin membuat semacam tol udara, khususnya yang beroperasi di wilayah Papua. Tujuannya adalah untuk menekan disparitas harga yang cukup tinggi di daerah tersebut,” tutur Agus Santoso.

Konsep tol udara serupa dengan konsep tol laut yang saat ini telah berjalan cukup baik. Bahkan, rencananya, Kementerian Perhubungan akan memberlakukan subsidi di program tol udara tersebut, yakni dengan mengoperasikan pesawat-pesawat perintis.

Untuk mewujudkan konsep tol udara tersebut, tutur Agus, pemerintah akan membuat skema hub (pengumpul) dan spoke (pengumpan). Untuk pengumpul, akan dipilih bandara serta pesawat yang cocok. Begitu pula dengan skema pengumpannya.

“Nah dari FGD ini diharapkan dapat menentukan tipe pesawat dan bandar udara yang cocok di Papua. Sehingga program tol udara seperti yang diinginkan oleh Pak Menhub Budi Karya itu dapat terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran, yakni menurunkan disparitas harga.

Konsep awal dari pengaturan hub dan spoke diantaranya adalah menjadikan bandara-bandara yang memiliki landas pacu panjang, yaitu di atas 2000 meter, akan dijadikan hub atau bandara pengumpul. Sebab, bandara dengan panjang landasan yang mencapai 2000 meter dapat didarati oleh pesawat-pesawat jenis Boeing atau Airbus.

Adapun bandara yang landas pacunya di bawah 2000 meter akan dijadikan bandara pengumpan. Sebab bandara-bandara ini hanya bisa didarati oleh pesawat-pesawat yang berukuran kecil seperti jenis ATR422 atau 72.

“Sedangkan untuk distribusi logistik ke dan dari bandara yang lebih kecil lagi akan dilayani oleh pesawat-pesawat jenis caravan ,” katanya.

Tol udara ini juga rencananya akan diintegrasikan dengan tol laut, sungai, dan angkutan darat.

Pada kesempatan itu Agus menjelaskan, saat ini sedang dilakukan kajian terhadap sembilan bandara yang akan digunakan untuk rute perintis. Dari sembilan bandara tersebut setidaknya akan ada 109 rute perintis.

“Dalam waktu dekat ini ada dua daerah yang akan dibangun bandar udara untuk kargo perinti, yaitu di Wamena dengan 5 rute dan Timika dengan 8 rute,” ungkapnya.

Ia menambahkan, konsep tol udara berbeda dengan penerbangan perintis. Konsep tol udara ini menjangkau titik-titik untuk mencapai pedalaman. Wilayah pedalaman yang akan disasar sedang dipertimbangkan dan dikaji.

“Pedalaman seperti apa yang akan dikembangkan itu yang menjadi diskusi kita, ini yang perlu digelar di pulau Papua ini, yang akhirnya bisa memberikan dampak kepada penurunan harga,” kata Agus.

Mengenai siapa yang akan menyediakan pesawat, Agus mengatakan, akan dikerjasamakan dengan pihak swasta. (aliy)

loading...