Angkasa Pura 2

Dahsyat, BPSDM Perhubungan Telah Cetak 590.000 Tenaga Ahli Transportasi

SDMMinggu, 15 Januari 2017
IMG-20170112-WA0117

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kasus kekerasan paling anyar yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Jakarta, telah mendorong berbagai pihak untuk memberikan banyak usulan dan kritikan. Usulan tersebut antara lain pembubaran STIP hingga pengalihan status sekolah di Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan ke kementerian lain.

Usulan dan kritik dari sejumlah kalangan itu dinilai wajar saja sebagai bagian dari kepedulian terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah di bawah pembinaan BPSDMP. Nilai besar yang dapat dipetik adalah keinginan agar kekerasan tidak lagi terjadi di sekolah yang mendidik tenaga ahli transportasi itu.

Walaupun kekerasan itu hanya terjadi di satu sekolah dari 26 lembaga pendidikan di lingkungan BPSDMP dan kejadian kekerasan di dalam kampus baru terjadi setelah delapan tahun, namun memang berkaitan dengan kekerasan, penganiayaan bahkan sampai berujung kematian merupakan keprihatinan. Karena hilang nyawa berarti hilangnya kehidupan seseorang dan kandasnya harapan keluarga.

Keinginan itu juga cepat direspon oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan kalangan BPSDMP antara lain menggelar sejumlah formulasi untuk memberangus kekerasan di kampus-kampus di lingkungan BPSDMP. Salah satunya adalah memperbanyak tenaga pengawas dan menggelar tes psikologi tenaga pengawas serta instruktur.

Tentang potensi kekerasan yang akan terulang itu sendiri, Kepala BPSDMP Wahju Satrio Utomo (Tommy) memberi formula kepada taruna untuk membendung kekerasan. Salah satunya berupa keberanian menolak dengan tegas setiap ada tindakan, prilaku, sikap dan verbal yang bertentangan dengan norma serta tata tertib di kampus.

“Bila perlu penolakan menjadi tindakan kolektif. Hanya saja tidak boleh ada kekerasan. Penolakan disampaikan secara baik tanpa melahirkan masalah baru. Keberanian ini wajib dimunculkan agar tidak ada lagi kekerasan di tengah taruna,” tegasnya kepada BeritaTtans.com dan tabloid mingguan BeritaTrans, Jumat (13/1/2017).

Dia mengemukakan harus dibumihanguskan tradisi bahwa senior boleh berbuat apapun kepada junior. “Selama ini rupanya ada tradisi 3 pasal. Pertama, senior selalu benar. Kedua, junior selalu salah. Ketiga, kalau senior salah maka lihat pasal pertama. Ini kan tidak benar sekali. Senior dan junior berada posisi yang sama di kampus yakni sama-sama belajar untuk mempersiapkan keahlian dan kompetensi untuk masa depan,” ujarnya.

LUAR BIASA
Pernyataan Tommy diamini Ketua Umum INSA (Indonesian National Shipowners’ Association) Johnson W Sutjipto. “Banyak sekali inovasi yang digelar BPSDM Perhubungan, termasuk bagaimana mereka meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar di kampus. Ini harus diapresiasi setinggi-tingginya,” ujar Johnson.

Johnson bahkan menyebut kepemimpinan Tommy menjadikan sekolah-sekolah di lingkungan BPSDM bergerak dengan cepat. “Tommy menjadikan sekolah-sekolah di lingkungan BPSDM menjadi teramat bermanfaat untuk bangsa dan negara ini,” ujarnya.

Kalaupun terjadi lagi kekerasan, dia mengingatkan hanya terjadi di satu dari puluhan sekolah di lingkungan BPSDMP. “Itupun terjadi setelah begitu lama dari kasus terakhir. Karenanya, jangan kasus kekerasan di STIP menjadikan kita tidak objektif menilai BPSDMP,” tegasnya.

Meski demikian, Johnson mengharapkan terus adanya peningkatan kualitas dalam mendidik taruna. “Contohnya, pendidikan semi militer dikurangi sampai batas minimal, bila perlu dihilangkan. Selain itu, taruna tingkat II-IV tidak lagi tinggal di asrama. Sehingga di asrama hanya tingkat satu saja,” cetusnya.

Dengan hanya ada taruna tingkat I, dia mengutarakan maka tidak ada lagi status senior dan junior. “Kalau masih disatukan seperti sekarang ya menjadi time booming. Karena terjadi kontak fisik antara senior dan junior,” tuturnya.

Pakar transprotasi dari Unika Sooegijopranoto, Semarang, Djoko setijowarno, sependapat dengan Ketua Umum INSA. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu mengutarakan upaya-upaya besar BPSDMP meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah-sekolah terbilang luar biasa, termasuk di dalamnya upaya membendung potensi kekerasan taruna.

Dia mengemukakan selama ini BPSDM Perhubungan terus all out mendidik dan menyiapkan ribuan SDM transportasi yang profesional. “Mereka sudah bekerja di dunia, bukan hanya lokal Indonesia. Saat ini, ada ribuan alumni sekolah pelayaran sukses di kapal-kapal asing, dan semua itu juga harus dilihat secara jernih,” katanya saat dikonfirmasi Beritatrans.com dan tabloid mingguan BeritaTrans, Minggu.

Tenaga ahli produk BPSDMP, Djoko menuturkan sudah juga tersebar di hampir seluruh pelayanan jasa transportasi, yakni maskapai penerbangan, maskapai pelayaran, pelabuhan, perusahaan bus, bandara, dan kereta api. Dia antara mereka juga mendarmabaktikan diri sebagai PNS di pemerintah daerah serta kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan.

Hanya saja, dia memberi catatan yakni lembaga diklat seperti STIP harus lebih diperkuat dengan pendidikan humanisme, kebersamaan dan kasih sayang pada sesama. Pendidikan di kampus harus mampu menumbuhkan jiwa korsa yang kuat, menghilangkan sekat-sekat primordialsime seperti suku, agama dan antargolongan.

Hal senada dikemukakan pengamat Transportasi dari STMT Trisakti, DR Tjuk Sukardiman. Dia mengungkapkan pimpinan Kemhub sudah sangat konsen terkait kasus yang melampaui batas di kalangan taruna.

“Kami berharap adanya validasi dalam hal pengawasan. Hal yang perlu direvalidasi adalah protap pembinaan junior oleh senior, sehingga menjamin keamanan dan keselamatan taruna,” cetusnya.

Selain itu, Ketua STMT Trisakti tersebut mengharapkan adanya mata kuliah soft skill dan value yang diajakarkan kepada jajaran sekolah dan stake holder. “Value ini patut ditanamkan juga kepada pengawas dan instruktur,” ujarnya.

590.000 TARUNA
Melihat dengan jernih tentang peran strategis BPSDMP melahirkan tenaga ahli transportasi merupakan keinginan logis. Data menunjukkan 26 sekolah di lingkungan BPSDMP telah melahirkan 590.000 tenaga ahli transportasi. Mayoritas dari tenaga ahli itu adalah tenaga pelaut, yang mencapai jumlah 571.000 orang.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, BPSDMP memperbarui kurikulum 26 sekolah, yang diselesaikan secara mandiri dalam tempo sembilan bulan. Penyelesaian secara mandiri itu menyebabkan hematnya biaya untuk membayar konsultan.

Data juga memperlihatkan BPSDM menggelar pendidikan vokasi sebanyak 40.000 peserta didik dari Papua, Papua Barat, NTT, NTB, Aceh dan lainnya. Pendidikan bebas biaya ini dilanjutkan tahun 2017 dengan target 43.000 peserta didik. Total target pendidikan vokasi ini mencapai 500.000 peserta didik.

Pendidikan vokasi, terutama di bidang pelayaran, seperti dikemukakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berbasis kepada fakta sektor maritim merupakan potensi ekonomi yang besar di masa depan. Banyak negara maju kini mengandalkan devisanya dari industri maritim ini.

“Pendidikan kemaritiman harus bisa mengejar ketertinggalan Indonesia di laut. Di Indonesia sangat sedikit ahli bidang maritim. Potensi dan posisi laut Indonesia di dunia international sangat besar,” papar mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu.

Pendidikan vokasi menjadi bagian terpenting membangun SDM kemaritiman. Sekolah-sekolah pelayaran di lingkungan BPSDMP digerakkan pula untuk membantu 197 sekolah menegah kejuruan (SMK) pekayaran di seluruh Indonesia. Bantuan itu berupa pembinaan dan penyediaan fasilitas laboratorium yang dapat dipakai siswa SMK pelayaran.

Inovasi yang digelar BPSDMP di bawah kepemimpinan Wahju Satrio Utomo bersama jajarannya merambah pula domain status sekolah. Sebanyak 26 sekolah tuntas dijadikan badan layanan umum (BLU). Perubahan status ini memungkinkan sekolah mengelola keuangan sendiri dan lebih besar peluang untuk menggelar berbagai kreasi dalam peningkatan kualitas pendidikan.

PNBP
Dengan status sebagai BLU, maka 26 sekolah di lingkungan BPSDMP maka terdapat manfaat ganda yakni memberikan pendapatan untuk negara. Sepanjang tahun 2016 saja, sekolah itu memberikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebanyak 1.01 triliun. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari target sebanyak Rp590 miliar.

Tahun 2017, BPSDM mendapatkan amanah untuk meraih PNBP sekitar Rp800 miliar. Akan tercapai? “Insya Allah tercapai. Kami usahakan terealisasi dua kali lipatnya,” ungkap Tommy.

Dengan prestasi dahsyat 26 sekolah di lingkungan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan itu maka adalah patut bila kita memberikan dua jempol kepada mereka. (helmi/omy/aliy/aw).

loading...
  • Zaenal Hasibuan

    Saya yakin Bapak Johnson hanya asal bunyi, bagaimana bisa dia katakan bahwa kekerasan sudah lama tidak terjadi ? Kejadian di tahun 2008 , tahun 2014 dan sekarang awal 2017. Sebaiknya kalau tidak tau jangan berkomentar karena akan terlihat lucu. Apalagi masih mengaku sebagai ketua INSA? Terlebih mengomentari soal sistem pendidikan di STIP, apa kualifikasi dan kompetensi anda ?