Angkasa Pura 2

Saut Gurning: Kemenhub Harus Beri Sanksi KM Mutiara Sentosa I

DermagaJumat, 17 Februari 2017
20da6c58c896a9f1eedea9d4fa182224-600x400

JAKARTA (BeritaTrans.com) –
Kemenhub sebagai otoritas maritim nasional harus bersikap tegas dengan memberikan sanksi/finalti kepada KM Mutiara Sentosa I yang menerapkan pola operasi tidak mengindahkan keselamatan pelayaran nasional.

Hal itu diungkapkan , Saut Gurning, Staf Pengajar Jurusan Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan ITS Surabaya, Jumat (17/2/2017).

Seperti diberitakan, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak telah rampung menginvestigasi kasus KM Mutiara Sentosa I yang tekor BBM dalam perjalanan sehingga terombang-ambing selama puluhan jam di lautan.

Syahbandar Tanjung Perak Capt. Hari Setyobudi mengatakan dalam pemeriksaan, nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM) mengaku memuat BBM dengan jumlah pas-pasan untuk satu voyage. “Jumlah BBM di-press, ngepas saja, tanpa memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan selama kapal berlayar,” tuturnya.

Saut Gurning menduga kasus ini terjadi karena adanya intervensi manajemen perusahaan pelayaran. Kasus serupa seringkali menjadi pilihan manajemen ketika menghadapi kondisi pasar khususnya permintaan angkutan barang menurun (sepi)

Saut Gurning mengatakan intervensi manajemen ini bertujuan melakukan efisiensi. “Efesiensi wajar dilakukan. Namun jangan sampai mengorbankan aspek keselamatan pelayaran,” tambahnya.

Saut Gurning mengingatkan efisiensi dalam bentuk pengurangan kebutuhan bahan bakar yang melewati batas minimal cenderung akan mengurangi tingkat keselamatan kapal hingga masuk dalam kategori tidak laik laut (unseaworthy).

Dalam perjalanan bahan bakar kapal harus dapat mengadaptasi perubahan skenario operasi, khususnya menyangkut cuaca yang sering menuntut rute pelayaran lebih panjang dari yang direncanakan.

Karena itu , kata Saut Gurning, manajemen pelayaran yang baik khususnya dalam manajemen bunkeringnya memiliki standar atau level minimum bunkering utk berbagai rute yang akan dilayani.

Saut Gurning mengatakan dalam kondisi seperti ini, adalah wajib aturannya setiap perusahaan pelayaran menambah stok atau level bunkering guna mencapai/ mempertahankan tingkat kelaiklautan kapal. (wilam)