Angkasa Pura 2

Koperasi TKBM Priok Berharap Penataan Tidak Persulit Buruh Eksisting

DermagaMinggu, 19 Februari 2017
buruh-pelabuhan-600x400-600x400

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Tanjung Priok mengharapkan isu penataan TKBM oleh Kemenhub tidak makin menyulitkan buruh eksisting yang ada.

Harapan itu dilontarkan Edy, Humas Koperasi TKBM kepada Berita Trans.com dan tabloid mingguan Berita Trans, akhir pekan lalu.

Edy mengatakan dalam surat Menhub kepada Menko Kemaritiman No KP 108/1/10/PHB 2016 tertanggal 29 Desember 2016 terkesan Kemenhub akan membuka kesempatan kepada badan usaha lain untuk mengelola TKBM di pelabuhan.

Menurut Edy, kalau pemerintah benar membuka kesempatan pada badan usaha lain mengelola TKBM di Priok jelas akan semakin mempersulit buruh yang ada sekarang mendapat pekerjaan.

Pasalnya, dari 2.400 TKBM yang ada sekarang hanya sekitar 1.400 buruh yang tiap hari bekerja. “Anda bayangkan kalau nanti dimasukkan lagi tambahan buruh tentu untuk mendapat kesempatan bekerja makin sulit.”

Di sisi lain kalau banyak pengelola TKBM, dampaknya untuk menjaga kondusifitas di pelabuhan juga menjadi tidak mudah karena banyak ‘komando’. Kalau sekarang karena satu komando (Koperasi TKBM) kondisi di Pelabuhan Priok cukup kondusif (jarang mogok), kata Edy.

Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi, 29 Desember 2016 mengirim surat kepada Menko Kemaritiman. Dalam surat No KP 108/1/10/PHB 2016 antara lain menyebutkan perlu dilakukan penataan terhadap pengelolaan TKBM di pelabuhan.

Dalam surat Menhub pada intinya menyebutkan pengelolaan TKBM saat ini dilakukan oleh Koperasi TKBM satu-satunya pengerah jasa TKBM di pelabuhan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menhub dan Menaker No IM 2/HK 601/PHB -89 . INS 03/Men/89 tanggal 4 Juli 1989.

Menhub menilai adanya pemusatan kekuatan di satu pelaku usaha tertentu berakibat terjadi praktek monopoli di bidang pengerahan TKBM.

Praktek monopoli menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi pengguna jasa di bidang pembiayaan mengingat koperasi TKBM cendrung memaksa/ menekan pemilik barang membayar upah bongkar muat sesuai kehendaknya.

Mengingat pengelolaan TKBM berskaka nasional , kata Menhub dalam suratnya, mohon Menko Kemaritiman mengkoordinasikan upaya penataan TKBM dengan melibatkan kementerian terkait sehingga penanganan TKBM menjadi lebih baik yang pada akhirnya berdampak pada kelancaran bongkar muat barang.

Sementara Edy membantah Koperasi TKBM memaksakan besaran upah kepada pemilik barang. Karena besaran upah didasarkan hasil kesepakatan. (wilam)

loading...